PROTIMES.CO – Gunungan sampah di Jakarta kini mencapai sekitar 7.000 ton per hari, setara ratusan truk penuh yang terus mengalir tanpa henti ke TPST Bantargebang—lokasi yang kini berada di ambang kapasitas maksimal dan kian tertekan.
Lonjakan ini memicu alarm serius di DPRD DKI Jakarta. Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Sampah, Judistira Hermawan, menegaskan sistem lama yang bertumpu pada Bantargebang tidak lagi bisa dipertahankan tanpa perubahan mendasar.
“Dengan volume sampah sebesar itu, tekanan terhadap Bantargebang semakin besar. Diperlukan langkah serius mulai dari pengurangan di sumber, peningkatan daur ulang, hingga pembangunan fasilitas pengolahan modern,” ujar Judistira, Rabu (8/4/2026).
Ketergantungan bertahun-tahun pada Bantargebang kini dinilai menjadi titik lemah utama sistem pengelolaan sampah Jakarta. Tanpa inovasi dan transformasi, kondisi ini berpotensi berkembang menjadi krisis lingkungan yang berdampak langsung pada kualitas hidup warga.
Pansus DPRD DKI Jakarta pun bergerak cepat. Judistira menyatakan pihaknya akan menyusun rekomendasi konkret kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk mempercepat reformasi sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh.
“Kami akan memberikan rekomendasi yang konstruktif. Hari ini bukan lagi soal wacana, tapi soal perubahan sistem yang harus segera dilakukan,” tegasnya.
Target ambisius pun dipasang, Jakarta bebas dari persoalan sampah pada 2030. Namun di balik target tersebut, realitas di lapangan menunjukkan tantangan besar, terutama dengan kondisi Bantargebang yang sudah overload.
“Bantargebang tidak bisa lagi terus menjadi tumpuan utama. Kita harus mulai mengubah pola dari hulu ke hilir,” lanjutnya.
Pansus akan membahas seluruh aspek krusial, mulai dari pengurangan sampah di sumber, optimalisasi daur ulang, hingga pembangunan fasilitas pengolahan berbasis teknologi modern. Pembahasan juga akan melibatkan berbagai pihak agar solusi yang dihasilkan tidak bersifat parsial.
Judistira menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia memastikan pendekatan yang diambil bukan untuk mencari kesalahan, melainkan membangun solusi bersama.
“Kami tidak mencari kesalahan pihak lain, tapi ingin memastikan Jakarta memiliki sistem pengelolaan sampah yang kuat, terintegrasi, dan berkelanjutan,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa persoalan sampah bukan sekadar isu kebersihan, melainkan ancaman nyata terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat jika tidak segera ditangani secara serius.
Pansus Pengelolaan Sampah resmi dibentuk DPRD DKI Jakarta dengan Judistira sebagai ketua dan Husein sebagai wakil ketua. Pembentukan ini diharapkan mampu melahirkan kebijakan strategis yang tidak hanya menyelesaikan persoalan jangka pendek, tetapi juga menjadi solusi jangka panjang bagi krisis sampah di Ibu Kota.
Be First to Comment