PROTIMES.CO – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Mohamad Toha, merespons wacana demo yang mendesak agar Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya akan kembali digelar pada 25 Agustus mendatang.
Dia meminta agar pemerintahan tetap berjalan dan pelayanan publik tidak boleh terganggu.
Toha menegaskan bahwa pemerintahan di Kabupaten Pati tidak boleh berhenti meski ada dinamika politik dan aspirasi masyarakat.
Ia meminta agar pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya demi kepentingan masyarakat luas.
“Pemerintahan harus tetap berjalan. Tidak boleh berhenti hanya karena ada demonstrasi. Aspirasi boleh disampaikan, tapi jangan sampai mengganggu jalannya roda pemerintahan,” tegas Toha, Selasa (19/8/2025).
Ia juga mengingatkan massa aksi agar tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan anarkis saat menyampaikan aspirasi.
Menurutnya, kebebasan berpendapat dijamin undang-undang, namun harus dilakukan secara damai.
Terkait desakan pemakzulan Bupati Pati Sudewo, anggota DPR RI empat periode itu menegaskan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan penuh DPRD Kabupaten Pati. Saat ini, DPRD sudah membentuk Panitia Khusus Pemakzulan Bupati Pati.
“Kalau soal pemakzulan, itu menjadi domain DPRD Pati. Biarkan mekanisme hukum dan politik yang berlaku di DPRD berjalan sesuai aturan,” ujarnya.
Legislator asal Dapil Jawa Tengah V itu berharap semua pihak dapat menahan diri dan mengutamakan musyawarah untuk menjaga kondusivitas Pati. Dia yakin persoalan di Pati bisa diselesaikan melalui dialog.
“Semua pihak harus duduk bersama menyelesaikan masalah itu. Dialog dan musyawarah harus dikedepankan,” jelas mantan Wakil Bupati Sukoharjo dua periode itu.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian mengatakan bahwa warga Pati akan kembali menggelar demo pada 25 Agustus mendatang. Dia meminta masyarakat menjaga ketertiban dan tidak anarkis saat demonstrasi.
Pewarta: Khairul
Editor: Khopipah
Be First to Comment