PROTIMES.CO – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyatakan bahwa kementeriannya telah menandatangani 48 nota kesepahaman (MoU) sebagai bagian dari strategi pembangunan desa yang inklusif.
“Kami sudah menandatangani 48 MoU, 28 di antaranya dari kementerian,” ujar Yandri.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Kemendes PDT dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan pemberdayaan desa secara maksimal. Yandri menjelaskan bahwa pembangunan desa tak bisa hanya bertumpu pada satu institusi saja.
Menurutnya, pengembangan desa perlu didukung oleh kerja sama lintas sektor yang mencakup unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan kelompok pemuda. Kolaborasi inilah yang menurutnya bisa mempercepat tercapainya visi Indonesia Emas 2045.
“Kalau kita kepung secara bersama-sama dengan komitmen yang kuat, saya meyakini Indonesia Emas 2045 itu, insya Allah, mungkin akan lebih cepat kita capai,” ucapnya.
Ia juga menekankan bahwa strategi pembangunan desa yang inklusif sejalan dengan Asta Cita keenam dari Presiden Prabowo Subianto. Asta Cita tersebut menekankan pentingnya pembangunan dari desa dan dari bawah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.
Yandri mengatakan, banyak desa di Indonesia yang memiliki potensi luar biasa namun belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan berbagai pihak dalam proses pengembangannya.
Dengan penandatanganan puluhan MoU tersebut, Kemendes PDT berharap pembangunan desa di seluruh Indonesia bisa terintegrasi, tepat sasaran, dan mampu menciptakan perubahan nyata di tingkat akar rumput.
Pewarta: Dzakwan
Editor: Khopipah
Be First to Comment