Dukung DOB Papua Jadi PSN, DPR: Percepatan Pembangunan dan Pengembangan SDM

PROTIMES.CO – Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya mendukung rencana pemerintah yang akan menetapkan empat daerah otonomi baru (DOB) Papua menjadi proyek strategis nasional (PSN).

Dia menilai langkah itu dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), dan menyelesaikan berbagai ketertinggalan.

Dukungan itu disampaikan Indrajaya dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR RI Panja Evaluasi Empat DOB Provinsi Papua bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan empat gubernur DOB Papua, yaitu Gubernur Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan di Gedung DPR RI, Rabu (2/7/2025).

Indrajaya mengatakan, untuk membangun Papua, tidak hanya soal angka, melainkan dibutuhkan juga penanganan dan perhatian khusus.

Oleh karena itu, dalam Undang-Undang, Papua disebut sebagai daerah otonomi khusus, karena membutuhkan penanganan khusus.

“Butuh solusi yang lebih tepat agar pembangunan Papua lebih cepat dan bisa menyelesaikan berbagai ketertinggalan,” terang politisi asal Dapil Papua Selatan itu.

Indrajaya mengatakan pihaknya mendukung penuh rencana pemerintah yang akan menetapkan empat DOB Papua masuk dalam PSN.

Menurutnya, jika ditetapkan sebagai PSN, maka pembangunan infrastruktur, pengembangan SDM, peningkatan pendidikan, dan layanan kesehatan di Papua bisa semakin ditingkatkan.

“Apa yang disampaikan Bappenas, bahwa empat DOB Papua ditetapkan sebagai proyek strategis nasional, ini sangat kami dukung. Sehingga proses pembangunan bisa lebih cepat,” tuturnya.

“Karena membangun Papua ini banyak kendala. Tapi dengan menjadi PSN, maka persoalan SDM, pendidikan, pembangunan infrastruktur dan ketertinggalan bisa cepat teratasi,” paparnya.

Indrajaya mengatakan, pemerintah pusat selama ini memberikan perhatian serius terhadap Papua. Salah satu bukti bentuk keseriusan itu adalah menunjuk Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk yang berasal dari Papua.

Dia pun menyarankan agar Ribka berkantor di Papua. Hal ini dipercaya dapat membuatnya menyelesaikan berbagai masalah yang ada dengan cepat.

“Saran saya, Bu Wamendagri bisa berkantor di Papua saja, ke Jakarta hanya untuk rapat koordinasi saja. Agar permasalahan Papua bisa cepat ditangani,” pungkasnya.

Pewarta: Khairul

Editor: Khopipah