PROTIMES.CO — Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan pentingnya Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) dalam mencegah sengketa tanah yang kerap terjadi antar warga.
Dalam arahannya di IPDN Sumedang, Nusron menyerukan agar kepala daerah lebih aktif dalam sosialisasi pemasangan batas tanah.
“Sudah saatnya pemerintah bersama menyosialisasikan gerakan pemasangan tanda batas tanah ini, agar tidak terus terjadi konflik tapal batas antar warga,” kata Nusron dalam Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 Gelombang II.
Ia menyebut masih banyak masyarakat yang belum paham pentingnya tanda batas. Hal itu berakibat pada maraknya konflik pertanahan.
Oleh karena itu, GEMAPATAS dinilai sebagai program strategis yang memerlukan dukungan konkret dari seluruh level pemerintahan.
Selain itu, Nusron menyoroti soal banyaknya bidang tanah yang belum terdaftar atau bersertipikat. Ia menyebut kepala daerah dapat menjalin kerja sama dengan perangkat desa dan asosiasi profesi untuk mempercepat proses tersebut.
“Untuk persoalan seperti itu, kepala daerah bisa bekerja sama dengan perangkat desa, dengan asosiasi profesi di bidang pengukuran dan pemetaan,” ujar Nusron.
Capaian pendaftaran tanah nasional menunjukkan progres signifikan. Per Juni 2025, sudah ada 122,5 juta bidang yang terdaftar dari target 126 juta, dan 96,4 juta di antaranya telah bersertipikat.
Meskipun demikian, Nusron mengingatkan bahwa pekerjaan belum selesai. Ia mengajak seluruh kepala daerah yang hadir untuk memastikan target terpenuhi, terutama yang baru dilantik pasca putusan MK dan PSU.
“Kami tunggu kerja samanya ya,” tegas Nusron.
Dalam acara tersebut, ia didampingi oleh Kepala Kanwil BPN Jawa Barat dan Kepala Biro Humas ATR/BPN. Turut hadir pula Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, sebagai narasumber dalam orientasi yang dihadiri 86 kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Pewarta: Dzakwan
Editor: Khopipah
Be First to Comment