PROTIMES.CO – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Komnas HAM untuk proaktif menyelidiki kasus tewasnya warga sipil dalam pemusnahan amunisi TNI AD di Garut, Jawa Barat.
Menurutnya, keterlibatan Komnas HAM penting untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi, termasuk apa yang perlu diperbaiki ke depan.
“Negara tidak boleh meremehkan kematian akibat kelalaian implementasi kebijakan yang berisiko tinggi,” ujar Direktur Imparsial, Ardi Manto, Rabu (14/5/2025).
Dalam hal ini, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan juga menyoroti pernyataan petinggi TNI yang menyebut bahwa warga sipil menjadi korban karena hendak mengambil logam serpihan amunisi.
“Itu adalah klaim yang terburu-buru dan tidak sensitif terhadap perasaan keluarga korban, apalagi disampaikan sebelum ada hasil penyelidikan menyeluruh, imparsial, dan transparan. Klaim seperti ini justru terkesan menyalahkan korban demi mengaburkan tanggung jawab institusional TNI atas kelalaian yang terjadi,” kata Ardi.
Apapun penyebab ledakan, termasuk ada dan tidaknya pelanggaran SOP keamanan lokasi oleh TNI dengan keberadaan warga sipil di lokasi peledakan, pihak koalisi mendesak agar dilakukan investigasi segera, independen, imparsial, dan menyeluruh atas tragedi ini.
Secara prinsip, kata mereka, proses disposal amunisi perlu dilakukan jauh dan benar-benar steril dari warga sipil.
Tidak dimungkinkannya warga sipil mendekati area disposal baik sebelum, selama, dan setelah proses disposal amunisi tersebut, namun muncul korban dari sipil, dinilai patut menjadi alasan kuat perlunya tim pencari fakta.
Untuk memastikan integritas dan kredibilitas pengusutan ini, termasuk adanya impunitas, maka investigasi menyeluruh, imparsial, dan transparan disebut harus dilakukan oleh lembaga yang independen yang berasal dari luar TNI.
“Komnas HAM dan kepolisian juga memiliki kewajiban menginvestigasi kasus ini karena banyaknya korban warga sipil dan kejadian berada di luar zona militer,” pungkasnya.
Pewarta: Khairul
Editor: Khopipah
