PROTIMES.CO – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mendesak Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) mengambil peran lebih besar dalam pengelolaan dan perlindungan karya-karya kreatif anak bangsa.
Politisi fraksi PDI Perjuangan itu menekankan pentingnya kehadiran negara sebagai fasilitator utama dalam ekosistem ekonomi kreatif mulai dari publishing musik, buku, film, gim, hingga karya digital para konten kreator.
“Selama ini semua publishing karya kreatif dikelola oleh swasta. Lalu, di mana peran negara? Sudahkah kita memiliki lembaga publishing digital nasional? Setidaknya ini perlu dipikirkan serius agar berdampak lebih luas untuk bangsa dan negara,” kata dia.
Dia menyebut bahwa permasalahan ini bukan sekadar hal teknis, tapi mencerminkan absennya kerangka regulasi yang berpihak pada ekosistem kreatif.
Pemerintah, menurutnya, juga masih lemah dalam berkontribusi melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) terhadap pendapatan negara.
Ia membandingkan Indonesia dengan negara lain, menyebut bahwa negara lain bisa mendapatkan pemasukan yang lebih dari Indonesia lewat pengelolaan hak cipta.
“Amerika bisa mendapat Rp15 triliun dari pengelolaan hak cipta, Jepang Rp2 triliun. Indonesia? Hanya Rp120 miliar. Padahal karya kreatif kita luar biasa banyak. Lalu ke mana aliran ekonomi kreatif ini? Sudahkah LMK kita bekerja secara maksimal? Ini harus jadi perhatian serius,” paparnya.
Dia pun berharap agar Kementerian Ekraf tidak hanya menjadi institusi pendukung kegiatan-kegiatan seremonial, tetapi mampu menyiapkan grand design industri kreatif nasional yang berdampak luas baik dari segi perlindungan hukum, pemasaran digital, hingga integrasi industri kreatif dengan sistem ekonomi nasional.
“Ini bukan semata tentang perlindungan hak cipta. Dan cukuplah diamnya negara. Jangan hanya mendukung satu kelompok saja. Namun bagaimana mengedepankan perlindungan kepada semua pihak. Ini tentang keberlanjutan ekosistem ekonomi kreatif Indonesia,” pungkasnya.
Pewarta: Khairul
Editor: Khopipah
