PROTIMES.CO – Presiden Prabowo kembali memberikan perhatian kepada sektor penyelenggaraan ibadah haji.
Terbaru, Presiden Prabowo kembali menyampaikan keseriusannya akan pentingnya mewujudkan kampung haji di Arab Saudi.
Titik tolak gagasan tersebut bermula dari kegelisahaan presiden atas biaya haji yang makin melambung tinggi. Meskipun tingginya biaya tersebut bisa ditekan tahun ini, tapi ia belum puas.
Komnas Haji pun menyambut baik keseriusan dan niat mulia tersebut. Gagasan tersebut diyakini dapat berdampak luas, bukan saja terhadap persoalan pembiayaan haji tetapi juga kepada sektor umrah.
Kampung haji juga dinilai dapat memperkuat ekosistem haji-umrah secara menyeluruh yang akan memberikan efek positif kepada para pemangku kepentingan (stakeholders).
Diketahui antar pelaku sektor haji dan umrah selama ini masih terkesan berjalan sendiri-sendiri, tidak memiliki peta jalan (road map) maupun cetak biru (blueprint) bersama serta tata kelola dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji-umrah yang tertata dari hulu ke hilir yang komprehensif dan terintegrasi.
Padahal, hal-hal tersebut amat penting, khususnya dalam merespons perubahan-perubahan besar yang sedang dilakukan Arab Saudi.
Pemerintah negara teluk tersebut diketahui tengah ambisius mewujudkan visi Arab Saudi 2030 yang akan mengurangi ketergantungan sumber pendapatan negara dari minyak. Dengan begitu, haji dan umrah menjadi target sumber pendapatan devisa mereka.
Hal ini menjadi momentum yang sangat baik. Ibarat gayung bersambut, dua negara sahabat saling membutuhkan.
Arab Saudi membutuhkan banyak investasi masuk ke negaranya, sementara Indonesia memerlukan pembangunan kampung haji selagi menjadi negara pengirim jemaah haji-umrah terbesar. Bargaining-nya dinilai jelas.
Lantas dari mana sumber pendanaan untuk mewujudkan kampung haji yang diinginkan Presiden Prabowo?
Komnas Haji mengusulkan dua sumber. Pertama, menggunakan skema pembiayaan yang bersumber dari dana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Lembaga ini dinilai sangat relevan dan berkepentingan karena setiap jemaah haji yang baru mendaftar menyetorkan biaya awal, baik reguler maupun haji khusus, yang saat ini terkumpul kurang lebih Rp179 triliun dari 5,2 juta pendaftar.
Pembangunan infrastruktur kampung haji bisa menjadi prioritas skema investasi bagi BPKH untuk jangka menengah dan jangka panjang disamping skema investasi yang sudah berjalan.
Kedua, Danantara.
Sebagai super holding BUMN yang memiliki kapitalisasi dana lebih dari Rp1.000 triliun, investasi di sektor pembangunan infrastruktur dan ekosistem haji-umrah semestinya menjadi pilihan prioritas karena sangat menjanjikan.
Sektor haji-umrah menjadi kegiatan ekonomi yang akan berlangsung terus menerus dalam kondisi apapun dan membawa dampak ekonomi yang luas serta menguntungkan.
Setiap tahunnya, Indonesia mengirimkan rata-rata 221 ribu jemaah haji dan 1 juta orang jemaah umrah per musim.
Ada putaran ekonomi yang sangat besar. Potensi semacam ini tidak dimiliki negara lain.
Dari dua sumber pendanaan tersebut, Komnas Haji optimis kampung haji yang yang menjadi cita-cita Presiden Prabowo dapat terwujud dalam waktu yang tidak lama.
Meskipun begitu, hal ini tidak menutup adanya skema investasi dari sumber lain.
Karena itu, para pembantu presiden di lembaga dan kementerian terkait seperti Badan Penyelenggara Haji, BPKH, dan Kementerian Agama dinilai harus segera menerjemahkan dan merealisasikan visi Presiden Prabowo menjadi langkah nyata.
Pewarta: Khairul
Editor: Khopipah
