PROTIMES.CO – Pemerintah pusat dan daerah menetapkan rencana strategis penanganan banjir di wilayah Bekasi dan Bogor dengan fokus utama pada ketersediaan lahan.
Langkah ini dimulai dengan penetapan lokasi (penlok) yang ditargetkan selesai pada pertengahan April 2025.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan bahwa penlok adalah syarat utama dalam proses pengadaan tanah.
“Semua langkah ini membutuhkan pengadaan tanah, karena pembangunan infrastruktur sangat bergantung pada ketersediaan lahan,” ujar Nusron.
Menurut Nusron, setelah penlok selesai, tahap berikutnya adalah pengadaan tanah yang ditargetkan rampung akhir Mei, sehingga proses pembangunan dapat dimulai pada bulan Juni.
Dalam rapat koordinasi yang digelar di Kementerian PU, turut dibahas pula revitalisasi 32 situ yang telah hilang fungsinya sebagai kawasan resapan air di Bekasi dan Bogor.
Pemerintah berharap langkah ini mampu mereduksi dampak banjir yang makin sering terjadi.
Penanganan banjir juga mencakup penertiban sempadan sungai. Menteri Nusron menegaskan, bangunan di sempadan sungai akan ditangani berdasarkan status hukumnya.
Jika memiliki alas hak, maka akan dilakukan ganti rugi sesuai ketentuan. Bila tidak, tetap ditempuh pendekatan hukum yang adil dan manusiawi.
Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menambahkan, koordinasi dengan daerah terus digencarkan untuk mempercepat pelaksanaan. Ia menyebut rapat kali ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Selanjutnya kami akan melaporkan hal ini untuk bersama-sama di tingkat pusat, kita melakukan koordinasi agar semuanya bisa bersih-bersih,” ujar Diana.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengapresiasi kerja sama lintas kementerian dan menyatakan kesiapan daerahnya.
“Kami menyambut baik dan akan bekerja untuk menyiapkan kerangka acuan, yaitu penloknya tentunya harus kami siapkan dengan cepat,” kata Dedi.
Pewarta: Dzakwan
Editor: Khopipah
