PROTIMES.CO – Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan menyebut temuan 300 ribu ton beras berkutu sisa impor tahun 2024 menjadi pukulan bagi kebijakan pangan di Indonesia.
“Ini merupakan satu kelemahan dalam pengelolaan cadangan pangan. Harusnya hal ini tidak boleh terjadi,” ujar Daniel Johan saat dihubungi Protimes.co, Selasa (18/3/2025).
“Kita impor menggunakan uang negara tetapi berasnya dibiarkan berkutu. Lebih baik diberikan kepada masyarakat daripada dibiarkan berkutu, mubazir jadinya itu,” imbuhnya.
Politisi PKB ini mengatakan kebijakan impor ke depan harus benar-benar diperhitungkan agar sesuai dengan kebutuhan.
“Jangan asal impor, harus sesuai kebutuhan. Tanpa perhitungan yang matang bisa membuat stok berlebihan sehingga numpuk di gudang. Kelamaan di gudang pasti akan menurunkan kualitasnya,” kata Daniel.
Daniel juga menyoroti pernyataan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang mengatakan beras berkutu masih bisa dikonsumsi manusia.
“Itu pernyataan sangat tidak tepat. Masa kita mau kasi masyarakat beras yang berkutu? Memangnya Bapanas sendiri siap untuk mengkonsumsi, memberi contoh duluan?” tuturnya.
Menurutnya, pernyataan Kepala Bapanas itu sangat bertentangan dengan semangat Presiden Prabowo yang ingin memberikan gizi terbaik kepada masyarakatnya.
“Bagaimana kita mau mengentaskan gizi buruk kalau berasnya saja berkutu? Negara itu wajib menyediakan pangan yang berkualitas untuk masyarakatnya,” pungkasnya.
Pewarta: Khairul
Editor: Khopipah
