PROTIMES.CO – Perdebatan mengenai kondisi ekonomi Indonesia memanas setelah muncul data yang menunjukkan lonjakan defisit anggaran hingga Rp135 triliun pada awal 2026. Angka tersebut menjadi sorotan dalam diskusi publik yang menghadirkan sejumlah ekonom dan pengamat politik terkait arah kebijakan ekonomi nasional.
Dalam diskusi program Rakyat Bersuara, ekonom senior Ferry Latuhihin menyampaikan kekhawatiran terhadap perkembangan indikator ekonomi yang menurutnya perlu menjadi perhatian serius pemerintah.
Ia menyoroti kenaikan defisit yang terjadi dalam waktu singkat pada awal tahun. Menurutnya, defisit yang sebelumnya tercatat sekitar Rp54 triliun pada Januari meningkat menjadi Rp135 triliun pada Februari.
“Kita lihat bagaimana defisit di bulan Januari 54 triliun, kemudian di Februari naik 135 triliun. Artinya apa? Ekonomi kita tidak baik-baik saja,” ujar Ferry dalam diskusi tersebut.
Ferry juga menilai bahwa indikator utama optimisme ekonomi seharusnya merujuk pada data pasar dan ekspektasi investor, bukan hanya pengamatan terhadap aktivitas ekonomi di lapangan.
Ia menambahkan bahwa sejumlah lembaga pemeringkat internasional juga telah memberikan penilaian terhadap prospek ekonomi Indonesia. Menurutnya, perbaikan fundamental ekonomi menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan pasar.
Selain defisit, Ferry juga menyinggung rasio pembayaran utang atau Debt Service Ratio (DSR) yang menurutnya mencapai sekitar 25 persen. Artinya, sebagian pendapatan negara digunakan untuk pembayaran cicilan dan bunga utang.
Di sisi lain, pengamat politik Boni Hargens mengingatkan agar diskusi mengenai kondisi ekonomi tetap disampaikan secara proporsional agar tidak memicu kepanikan di masyarakat.
Ia menilai narasi yang terlalu keras berpotensi memicu kekhawatiran berlebihan yang bisa berdampak pada stabilitas ekonomi.
“Jangan bikin paniklah masyarakat. Kalau panik nanti orang-orang kaya cabut uang dari bank lalu pindah ke emas, apa enggak resesi kita?” ujarnya.
Boni juga menyoroti sejumlah langkah diplomasi yang menurutnya dapat membuka peluang investasi baru bagi Indonesia, termasuk upaya memperkuat hubungan internasional di berbagai sektor.
Diskusi tersebut juga menyinggung sejumlah isu lain terkait kebijakan luar negeri dan konsistensi pemerintah dalam berbagai kerja sama internasional.
Sejumlah pakar hukum tata negara mengingatkan pentingnya memastikan setiap kebijakan strategis tetap berada dalam koridor konstitusi serta melibatkan mekanisme pengawasan sesuai aturan yang berlaku.
Perdebatan ini menunjukkan bahwa dinamika diskusi mengenai kondisi ekonomi nasional masih terus berkembang di tengah berbagai tantangan global yang memengaruhi stabilitas ekonomi dunia.
Be First to Comment