PROTIMES.CO – Sekretaris Jenderal MPR for Papua, Filep Wamafma, mengkritik keras sikap aparat keamanan dalam aksi unjuk rasa yang digelar di Kota Sorong oleh Solidaritas Rakyat Papua Pro-Demokrasi Se-Sorong Raya.
Menurutnya, aksi unjuk rasa tersebut merupakan bentuk kekecewaan atas kebijakan pemindahan tahanan politik (tapol) yang dinilai sewenang-wenang.
“Pemindahan empat tapol yang diduga melakukan makar itu sesungguhnya tidak memiliki alasan yang cukup kuat. Maka wajar jika masyarakat mengkritisi kebijakan tersebut,” ujar Filep.
Ketua Komite III DPD RI itu menekankan bahwa polemik terkait pemindahan tapol seharusnya diselesaikan secara musyawarah, dengan melibatkan seluruh pihak terkait.
Ia menyayangkan langkah tergesa-gesa dan sepihak yang justru memperkeruh suasana.
“Tindakan sepihak aparat hanya akan menghambat upaya bersama yang selama ini dibangun untuk menjadikan Tanah Papua sebagai Tanah Damai,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, aksi unjuk rasa yang digelar di Kota Sorong oleh Solidaritas Rakyat Papua Pro-Demokrasi Se-Sorong Raya berakhir ricuh. Sejumlah kantor pemerintah, termasuk kediaman Gubernur Papua Barat Daya, menjadi sasaran amuk massa.
Dalam peristiwa tersebut, dilaporkan terdapat korban jiwa dan luka-luka dari pihak masyarakat maupun aparat keamanan.
Aksi itu dipicu oleh keputusan pemindahan empat tahanan politik dari Sorong ke Makassar, yang dinilai oleh sebagian masyarakat sebagai bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat.
Pemindahan tersebut disebut-sebut dilakukan karena situasi persidangan di Sorong dianggap tidak kondusif.
Pewarta: Khairul
Editor: Khopipah
Be First to Comment