PROTIMES.CO – Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, mengaku heran dengan kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menghentikan sementara transaksi pada rekening dormant (tidak aktif).
Diketahui kebijakan PPATK didasari untuk melindungi hak dan kepentingan pemilik sah rekening serta menjaga integritas sistem keuangan nasional.
“Saya justru heran kenapa PPATK begitu cepat menyasar yang diam. Ini menunjukkan satu hal, PPATK masih berpikir dari kaca mata pemantauan, bukan dari pemahaman. Seolah-olah rakyat kecil tak boleh pasif, harus kelihatan sibuk, harus aktif transaksi,” ujar Hinca.
Politisi Partai Demokrat ini juga menilai PPATK tidak pernah melihat fenomena masyarakat di luar ring 1 Jakarta.
“Di kampung ku masih banyak omak-omak yang rekeningnya bukan dijadikan alat transaksi harian tapi tempat menyimpan harapan. Tidak ada QRIS, tak ada mobile banking, kadang bahkan tak ada ATM. Ini bukan revolusi keuangan digital, ini kekeliruan membaca kenyataan sosial,” tegasnya.
Dari sudut pandangnya di Komisi III DPR, Hinca mengatakan bahwa pengawasan memang diperlukan tapi harus rasional.
“Negara tidak boleh menjadikan rekening tidak aktif sebagai alasan untuk mengintervensi harta orang. Kalau mau memberantas judi online, ya kejar sindikatnya, jangan intimidasi masyarakat umum. Jangan balas dendam ke rakyat karena tak mampu menembus yang besar,” kata dia.
Dalam hal ini, Hinca khawatir jika persoalan ini diteruskan tanpa kepekaan, maka kepercayaan publik pada sistem finansial akan rontok.
“Dan kalau rakyat sudah takut simpan uang di bank, lalu di mana mereka harus menaruh harapan? Di bawah bantal? Jangan sampai niat baik memberantas kejahatan berubah jadi kegaduhan nasional,” kata Hinca,
“Komisi III DPR akan minta penjelasan resmi PPATK. Sebab negara, dalam bentuk apa pun, tak boleh gegabah menaruh curiga ke rakyatnya sendiri, apalagi yang hanya sedang diam, bukan menghilang,” pungkasnya.
Pewarta: Khairul
Editor: Khopipah
Be First to Comment