PROTIMES.CO — Komisi II DPR RI menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran Rp3,63 triliun dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk tahun anggaran 2026.
Tambahan anggaran ini difokuskan untuk mempercepat pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta mendukung kebutuhan pegawai baru dan penataan ruang.
Hal tersebut terungkap dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta.
“Saya pribadi mendukung sebesar Rp3,63 triliun karena saya lihat Pak Menteri ini orangnya progresif. Jadi kalau kita tidak dukung, maka beliau tidak bisa bergerak,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf.
Pagu indikatif anggaran ATR/BPN tahun 2026 yang telah disetujui sebelumnya berjumlah Rp7,78 triliun. Dalam rapat tersebut, Menteri Nusron menegaskan bahwa anggaran akan digunakan dengan akuntabilitas tinggi dan berbasis manajemen risiko.
“Dana yang disetujui ini akan kami gunakan dengan penuh tanggung jawab agar pelayanan kita semakin akurat, prudent, dan akuntabel,” ujar Nusron.
Usulan tambahan anggaran juga mencakup belanja pegawai baru, baik dari CPNS maupun PPPK, serta mendukung program penataan ruang di berbagai wilayah.
Menurut Nusron, dukungan Komisi II sangat penting agar PTSL dapat dilaksanakan lebih masif dan menjangkau masyarakat secara lebih luas.
“Kami mohon dukungan, terutama terkait penambahan anggaran agar percepatan PTSL supaya lebih masif kepada masyarakat,” ujarnya.
Rapat tersebut dihadiri oleh pejabat tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN, menandakan keseriusan lembaga dalam menyusun perencanaan anggaran yang efisien dan berdampak langsung pada masyarakat.
Tingginya realisasi anggaran tahun 2024 sebesar 99,04% menjadi catatan kinerja yang mendasari keyakinan DPR untuk memberikan tambahan anggaran kepada kementerian tersebut.
Pewarta: Dzakwan
Editor: Khopipah
Be First to Comment