PROTIMES.CO — Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB Jürg Lauber menilai Indonesia memiliki posisi strategis dan unik dalam memimpin upaya global memajukan HAM di tengah memburuknya kerja sama multilateral.
Penilaian ini disampaikan dalam pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri (Wamen) HAM Mugiyanto di Markas Besar PBB, Jenewa, Swiss.
Pertemuan tersebut merupakan bagian dari keikutsertaan Wamenham RI dalam Sidang Dewan HAM PBB sesi ke-59 yang berlangsung pada 23–27 Juni 2025.
Presiden Dewan HAM mengapresiasi keterlibatan aktif Indonesia, termasuk melalui Perutusan Tetap RI (PTRI) Jenewa yang dinilai vokal dan konstruktif di forum-forum HAM internasional.
Jürg Lauber menyebut, di tengah tantangan konfigurasi geopolitik global yang meredupkan semangat kerja sama multilateral, Indonesia memiliki posisi unik karena pengaruhnya di ASEAN dan perannya dalam Gerakan Non-Blok.
“Kami berharap Indonesia tetap vokal dan terus memainkan peran sentral dalam memajukan multilateralisme dan mendukung HAM global,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Wamen Mugiyanto memperkenalkan pembentukan Kementerian HAM sebagai bentuk nyata komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat sistem dan kebijakan HAM di Indonesia.
Ia juga menegaskan bahwa pemajuan HAM menjadi bagian utama dalam visi-misi nasional melalui Asta Cita.
Presiden Dewan HAM turut menyampaikan selamat atas pembentukan Kementerian HAM RI dan menyatakan dukungannya terhadap langkah Indonesia dalam memperkuat lembaga HAM nasional.
“Langkah ini menunjukkan keberanian dan kepemimpinan Indonesia dalam sistem internasional,” katanya.
Pertemuan bilateral ini dinilai sebagai momentum penting yang menegaskan kesiapan Indonesia untuk terus menjadi mitra strategis dalam menghadapi tantangan HAM global.
Dengan meningkatnya pengakuan internasional terhadap kontribusi Indonesia, peran negara ini dalam memperkuat sistem internasional berbasis HAM dan multilateralisme diharapkan semakin solid di masa mendatang.
Pewarta: Dzakwan
Editor: Khopipah
Be First to Comment