PROTIMES.CO — Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Syamsu Rizal, menyatakan keprihatinan mendalam atas eskalasi konfrontasi militer antara Israel dan Iran yang terjadi sejak Jumat (13/6/2025).
Ia mendesak pemerintah segera mengambil langkah antisipatif, khususnya evakuasi WNI dari wilayah rawan konflik.
Menurut laporan Kementerian Luar Negeri RI, saat ini terdapat 386 WNI yang berada di Iran. Sebagian besar dari mereka adalah mahasiswa yang tinggal di Kota Qom (258 orang) dan Teheran (sekitar 90 orang). Sisanya tersebar di kota-kota lain.
“Keselamatan 386 WNI yang kini berada di zona konflik — terutama mahasiswa di Qom dan Teheran — harus menjadi prioritas. Pemerintah, melalui Kemenlu dan KBRI Teheran, harus segera meningkatkan status kewaspadaan dan membuka jalur evakuasi aman,” terang Deng Ical, sapaan akrab Syamsu Rizal, Senin (16/6/2025).
Legislator dari Sulawesi Selatan I ini meminta agar Kementerian Luar Negeri, TNI, dan lembaga terkait membentuk satuan tugas evakuasi secepatnya, termasuk menyiapkan transportasi darat atau udara untuk membawa WNI ke negara netral—sebelum ragam serangan lanjutan menjalar lebih luas.
“Saya juga dorong agar komunikasi darurat dipastikan 24/7, agar setiap WNI bisa melaporkan keberadaan, kondisi, dan kebutuhan mereka secara real-time,” tambahnya.
Deng Ical juga mengingatkan pemerintah agar segera mendiskusikan evakuasi ini dengan negara-negara tetangga dan mitra diplomatik untuk mendapatkan bantuan logistik serta izin transit.
Mantan Wakil Wali Kota Makassar itu menekankan bahwa keselamatan WNI di kawasan konflik harus menjadi prioritas utama pemerintah.
Dalam situasi yang sangat berbahaya ini, sebutnya, keselamatan WNI tidak bisa ditawar. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di kawasan harus segera melakukan langkah-langkah konkret.
Deng Ical juga menegaskan bahwa potensi dampak kemanusiaan dari konflik ini sangat besar dan bisa menjalar ke negara-negara sekitar. Oleh karena itu, langkah antisipatif dan cepat menjadi keharusan.
“Kita tidak bisa menunggu hingga situasi benar-benar memburuk. Pemerintah harus memiliki rencana kontinjensi yang jelas dan memastikan komunikasi aktif dengan para WNI di wilayah terdampak,” tegasnya.
Momentum ini menjadi ujian awal khususnya bagi TNI yang baru saja mendapat mandat tambahan berupa perlindungan WNI di luar negeri, sesuai hasil revisi UU TNI.
Pewarta: Khairul
Editor: Khopipah
