PROTIMES.CO – Anggota Komisi V DPR RI Irmawan menilai pembentukan Panitia Kerja (Panja) Jalan Tol mempunyai nilai strategis dalam meningkatkan layanan tol di tanah air.
Apalagi selama ini banyak badan penyelenggara layanan jalan tol yang belum memenuhi standar pelayanan minimal (SPM).
“Selama ini masih banyak badan penyelenggara layanan jalan tol baik BUMN maupun swasta yang belum memenuhi standar pelayanan minimal,” ujar Irmawan di Jakarta, Selasa (27/5/2025).
“Akibatnya kita masih sering mendengar keluhan dari pengguna jalan tol mulai dari tingginya angka kecelakaan hingga belum optimalnya sarana pendukung di rest area,” sambungnya.
Dia menjelaskan selama ini banyaknya kecelakaan di jalan tol diklaim sebagai bentuk ketidakhati-hatian para pengguna jalan tol.
Padahal, bisa jadi kecelakaan itu dipicu oleh faktor jalan tidak rata, minimnya pengawasan, hingga minimnya lampu penerangan sepanjang jalan tol.
“Pengemudi tidak serta-merta disalahkan atas kecelakaan di jalan tol, mengingat fasilitas yang tidak memadai dapat menjadi faktor penyebab kelalaian,” katanya.
Irmawan menyoroti kemajuan negara lain dalam pengembangan infrastruktur jalan tol, seperti Malaysia dan negara-negara Eropa.
Menurutnya, teknologi pembayaran tol yang lebih canggih, seperti sistem tanpa kartu yang memungkinkan pengguna jalan tidak perlu berhenti untuk melakukan tap in atau tap out di gerbang tol, perlu dipertimbangkan untuk diadopsi di Indonesia.
“Penerapan teknologi serupa di Indonesia akan sangat membantu mengurangi potensi kemacetan di gerbang tol yang sering kali memakan waktu,” jelasnya.
Merujuk pada data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat per Maret 2025, total panjang jalan tol yang beroperasi di Indonesia mencapai 3.020,05 kilometer.
Pulau Jawa memiliki jaringan jalan tol terpanjang dengan 1.832,22 kilometer, diikuti Sumatera dengan 1.021,48 kilometer.
Pewarta: Khairul
Editor: Khopipah
