PROTIMES.CO – Kalangan sejarawan yang tergabung dalam Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) mengkritik tajam proyek penulisan ‘sejarah resmi’ yang digagas Kementerian Kebudayaan. Mereka menilai proyek ini tidak memenuhi kaidah ilmiah dan rawan menghapus fakta sejarah.
“Proyek ini hanya menghasilkan penggelapan sejarah bangsa,” kata sejarawan Asvi Warman Adam dalam audiensi AKSI bersama Komisi X DPR RI, Senin (19/5/2025).
Asvi menyebut sejarah bukan monumen tunggal yang bisa dipahat oleh satu kekuasaan. Ia mendorong pemerintah lebih baik menyelesaikan 12 kasus pelanggaran HAM berat ketimbang membentuk sejarah baru lewat proyek birokratis.
Sementara itu, sejarawan Ita F Nadia menyoroti pengabaian peran perempuan dalam konsepsi sejarah yang disusun pemerintah. Ia menyayangkan tak adanya pembahasan soal Kongres Perempuan 1928 yang menjadi tonggak penting gerakan emansipasi perempuan di Indonesia.
“Penulisan sejarah semestinya egaliter, menciptakan ruang yang setara bagi mereka yang dimarjinalkan,” ujar Ita.
Pewarta: Dzakwan
Editor: Khopipah
