PROTIMES.CO – BKSAP DPR RI dan Turki menggelar pertemuan bilateral untuk memperkuat kerja sama strategis.
Ketua BKSAP, Mardani Ali Sera, menyambut positif berbagai peluang kerja sama strategis lebih luas selain sektor pertahanan yang ditawarkan oleh Turki seperti ekonomi, teknologi, pariwisata, pendidikan dan pembangunan berkelanjutan.
“Kami melihat pentingnya untuk memperluas dan memperdalam kerja sama strategis antara parlemen Indonesia dan Turki, baik dalam kerangka bilateral maupun di forum internasional,” ujarnya.
“Kami berharap kunjungan ini menjadi tonggak baru dalam mempererat kolaborasi di berbagai sektor demi kesejahteraan dan kemajuan bersama,” sambungnya.
Indonesia juga mendukung pengembangan kerja sama konkret di bidang teknologi pertahanan, seperti teknologi drone dan sistem pertahanan siber, sebagai bagian upaya bersama memperkuat ketahanan negara.
Turki terkenal sebagai supplier drone di Indonesia. Hal ini dinilai bisa menjadi peluang kerja sama yang lebih jauh lagi. Selain itu, pertahanan siber merupakan isu yang sangat krusial hingga kedua negara berkomitmen meningkatkan kolaborasi di bidang ini.
“Kami menyambut terbuka setiap bentuk dialog dan kolaborasi yang ditawarkan Turki, termasuk dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pengembangan teknologi pertahanan,” ujar Wakil Ketua BKSAP M. Husein Fadlullah, yang hadir mendampingi Mardani.
Ravindra Airlangga, pimpinan BKSAP lainnya, menambahkan bahwa Indonesia mendukung penuh kerja sama ekonomi melalui SEPA dan mendorong percepatan implementasinya, termasuk perluasan kerja sama di bidang teknologi, khususnya transfer teknologi pertahanan seperti pengembangan drone.
Selain itu, BKSAP DPR RI mendorong adanya upaya menangani isu islamofobia secara preventif dengan Parlemen Turki.
”Kita harus bisa menghapus islamofobia di muka bumi.” ajak Mardani kepada delegasi Turki saat diterima di sela-sela sidang PUIC ks-19, di Senayan, Jakarta.
Hal ini sejalan dengan komitmen bersama dalam memperjuangkan nilai-nilai toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi umat Islam di berbagai belahan dunia. Indonesia menilai kerja sama antarparlemen dapat menjadi alat strategis dalam membentuk opini publik global yang lebih adil terhadap komunitas Muslim.
Pewarta: Khairul
Editor: Khopipah
