PROTIMES.CO – Ombudsman RI menyatakan komitmennya untuk mengawasi secara ketat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mencegah terjadinya maladministrasi.
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, mengungkapkan bahwa pengawasan ini merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan pelaksanaan program MBG yang berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN).
“Ombudsman akan melaksanakan uji petik di 34 titik di tingkat provinsi sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan pelaksanaan MBG,” ujar Yeka dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).
Menurut Yeka, pengawasan menjadi krusial karena Ombudsman menemukan sejumlah persoalan antara Januari hingga April 2025. “Ombudsman melihat program ini (MBG) belum sepenuhnya didukung oleh kebijakan anggaran dan SOP yang memadai,” ujarnya.
Persoalan verifikasi terhadap yayasan penyedia makanan juga disorot. Yeka mendorong agar proses legalisasi dipermudah. “Kami meminta Kementerian Hukum untuk menyederhanakan proses legalisasi yayasan, terutama yang telah siap dengan infrastruktur dapur,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, Ombudsman juga menekankan pentingnya penerapan SOP dapur secara ketat. “Ini penting guna mencegah insiden seperti keracunan makanan,” ujar Yeka, merujuk pada sejumlah kejadian luar biasa (KLB) yang sempat terjadi.
Ia menambahkan bahwa hingga kini terdapat 1.300 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi dari target 30.000. Sebanyak 2.000 di antaranya bersumber dari APBN, sementara sisanya dari mitra. Ombudsman pun mendorong penambahan tenaga verifikasi agar target SPPG bisa tercapai.
Menanggapi pengawasan tersebut, Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan keterbukaannya. “Kami terbuka untuk diawasi kapan pun. Kami berharap pengawasan dilakukan secara harian, terutama dalam aspek penggunaan anggaran dan kualitas makanan,” katanya.
Pewarta: Dzakwan
Editor: Khopipah
