Menurut Gus Hilmy, RUU TNI memberikan peluang bagi perwira aktif TNI untuk menduduki jabatan di kementerian dan lembaga sipil, termasuk di pemerintahan daerah.
Posts tagged as “Supremasi Sipil”
Taufiq mengatakan UU TNI bertujuan menciptakan kejelasan posisi TNI sebagai militer yang profesional dan proporsional dalam konteks negara yang menjunjung tinggi supremasi sipil.
Sikap resmi Fraksi PKB itu disampaikan Oleh Soleh dalam rapat pengambilan suara tingkat I terhadap revisi UU TNI di Jakarta, Selasa (18/3/2025).
Revisi UU TNI berpotensi mengancam supremasi sipil, mempolitisir militer, serta mengabaikan masalah integritas dan akuntabilitas internal TNI.
Perluasan ini disebut akan mengaburkan ranah sipil dan militer dalam tubuh kementerian dan lembaga. Pasalnya, hal ini akan merusak sistem merit dan karier ASN.