Wamensos Jabo menyambut baik usulan tersebut dan menegaskan komitmennya untuk mendukung pengusulan gelar Pahlawan Nasional bagi tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan.
Posts tagged as “Pahlawan Nasional”
Wanto Sugito menganggap upaya pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto adalah penghinaan terhadap semua pihak yang memperjuangkan keadilan dan demokrasi.
Koordinator KontraS Yanti Adriani mengatakan ada sembilan kasus pelanggaran HAM berat yang melekat pada diri Soeharto berdasarkan temuan Komnas HAM.
KontraS menilai pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto akan mencederai moral kebangsaan dan merusak semangat pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
KontraS menilai pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto tidak sejalan dengan nilai integritas moral dan keteladanan yang menjadi syarat utama.
Yanti mengatakan, rekam jejak Soeharto yang terkait dengan pelanggaran HAM dan korupsi tidak bisa dikesampingkan demi kepentingan politik atau relasi pribadi.
KontraS menilai Soeharto tidak memenuhi syarat untuk mendapat gelar karena memiliki rekam jejak dalam pelanggaran HAM berat, sebagaimana ditetapkan Komnas HAM.
Menurut Bedjo Untung, hasil penyelidikan pro justisia Komnas HAM menegaskan bahwa tragedi 1965 merupakan kejahatan yang dilakukan oleh penguasa.
KontraS menyebut Soeharto terlibat dalam pelanggaran HAM berat di sembilan kasus besar, mulai dari tahun 1965 hingga 1998, termasuk tragedi di Aceh dan Papua.
Di sela penampilannya dalam aksi Hari Buruh, Kamis (1/5), Usman Hamid menyuarakan penolakan terhadap rencana pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto.
Firman Soebagyo berharap wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto tidak menjadi polemik apalagi hanya menjadi kepentingan politik sesaat.
Dalam hal ini, Sekretaris Partai Golkar, Sarmuji, meminta agar pemerintah secepatnya menetapkan Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional.
Dalam hal ini, Ketua Komisi IV DPR RI itu menyebut sudah kerap mendengar wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.