Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menekankan bahwa Korlantas memiliki posisi strategis karena jalan raya adalah cerminan dari peradaban bangsa.
Posts tagged as “Opini”
R. Haidar Alwi mengapresiasi Presiden Prabowo dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad atas penyelesaian polemik empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara.
Aceh dan Papua merupakan provinsi yang telah diberikan keistimewaan oleh pemerintah pusat. Tidak ada permasalahan di kedua provinsi tersebut selama ini.
Haidar Alwi mendorong diterapkannya sistem KBIK sebagai syarat dalam setiap izin pengelolaan SDA, mulai dari tambang nikel hingga perkebunan sawit industri.
Haidar Alwi menegaskan bahwa nasionalisme sejati bukanlah membela tambang atas nama investasi, tetapi menjaga tanah air dari kerusakan.
Keterlibatan Polri dalam sektor pangan nasional dimulai sejak Desember 2024, ketika lebih dari 6.600 personel dilatih sebagai Polisi Penggerak Ketahanan Pangan.
Di tengah ancaman ideologi transnasional, kebocoran anggaran, dan tantangan global, Prabowo hadir dengan suara tegas yang menunjukkan komitmen membenahi bangsa.
Hasil studi yang dilakukan TII menunjukkan bahwa keterampilan komunikasi menteri hanya 68,75%, dan konsistensi penyusunan kebijakan hanya 35,42%.
Al Araf menilai kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tidak tepat, karena kenakalan siswa tidak berhubungan dengan tugas kemiliteran.
Keberhasilan panen padi di Distrik Wanam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan dinilai membantah anggapan lama bahwa Papua bukan kawasan yang cocok untuk pertanian.
Haidar Alwi menilai kehadiran Polri dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut membuktikan bahwa reformasi institusi penegak hukum bukan sekadar jargon.
Penasehat Ahli Kapolri, Irjen Pol. (Purn) Aryanto, Sutadi menjelaskan bahwa kewenangan besar yang dimiliki Polri berdampak pada penyalahgunaan kewenangan.
Dari sejumlah pasal yang menjadi kontroversi, yang paling menarik perhatian adalah pasal yang menyebutkan bahwa kerugian BUMN bukan merupakan kerugian negara.
Menurut Maulana Taslam, penunjukan perwira tinggi TNI/Polri sebagai pejabat di K/L jelas tidak tepat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.