Sampai saat ini masih banyak pulau yang statusnya bermasalah. Di antaranya ada tujuh pulau yang berada di perbatasan Kepulauan Riau dan Bangka Belitung.
Posts tagged as “Mohammad Toha”
Menurut Toha, sikap tegas Presiden Prabowo adalah langkah tepat demi menjaga marwah pemerintahan dan memastikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Toha mengingatkan bahwa modernisasi layanan publik, seperti pengubahan sertifikat fisik ke elektronik, tidak boleh mengabaikan hak-hak dasar masyarakat.
Mohammad Toha menyebut bahwa kebijakan tersebut berpotensi membingungkan masyarakat, terutama pemilik sertifikat lama yang belum akrab dengan sistem digital.
Menurut Mohammad Toha, KPU harus memperkuat pengawasan internal untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan korupsi dalam proses pengadaan.
Menurut Mohammad Toha, wacana tersebut harus dilakukan dengan pendataan secara menyeluruh terhadap semua aset negara yang sekarang dikuasai swasta.
Mohammad Toha mengatakan, kebijakan pemerintah dalam hal ini Kemenpan RB yang mempercepat pengangkatan CASN merupakan prestasi yang gemilang.
Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha mengaku prihatin atas putusan akhir Mahkamah Konstitusi terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Diketahui sebanyak 24 daerah akan menggelar pemungutan suara ulang (PSU). 15 PSU dilaksanakan di seluruh daerah, dan 9 PSU dilaksanakan di sejumlah TPS.
Menurut anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha, retret sangat bermanfaat dalam membantu kepala daerah untuk membangun kinerja di daerahnya masing-masing.
Pemerintah diminta melakukan pengecekan track record investor yang berinvestasi di IKN. Hal ini dikarenakan banyak investor yang juga merupakan spekulan tanah.
Mohammad Toha meminta Kementerian PU dan OIKN bersinergi dalam menuntaskan proyek IKN menyusul kembali ditambahnya anggaran untuk melaksanakan pembangunan.
Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha menegaskan bahwa semua pejabat seharusnya mendukung program yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Diketahui anggaran DKPP semula sebesar Rp89 miliar, lalu dipangkas menjadi Rp30 miliar. Pemangkasan anggaran ini imbas kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
Selama ini, DKPP berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Menurut Toha, karena menjadi bagian dari Kemendagri, maka independensi DKPP dipertanyakan.
Anggota Komisi II DPR RI dari fraksi PKB, Mohammad Toha, mempertanyakan posisi Sekretariat DKPP yang hingga kini belum memiliki kemandirian.
Mohammad Toha mengungkap bahwa Presiden Prabowo menghadapi tantangan yang tidak mudah dalam 100 hari pertama kerjanya. Salah satunya adalah merevisi UU Politik.