Neng Eem mengatakan, dosa pendidikan itu akan memberikan dampak negatif bagi perkembangan anak dan menodai semangat pendirian Sekolah Rakyat.
Posts tagged as “Kementerian Sosial”
Cucun Ahmad Syamsurijal, menyoroti isu mengenai data yang disampaikan Kemensos terkait besarnya risiko kemiskinan yang diwariskan secara turun-temurun.
Wamensos Jabo menyambut baik usulan tersebut dan menegaskan komitmennya untuk mendukung pengusulan gelar Pahlawan Nasional bagi tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan.
Supomo menampik isu yang menyebutkan adanya pengusiran terhadap siswa SLBN A Pajajaran. Ia memastikan tidak ada kebijakan dari Kemensos yang mengarah ke sana.
Koordinator KontraS Yanti Adriani mengatakan ada sembilan kasus pelanggaran HAM berat yang melekat pada diri Soeharto berdasarkan temuan Komnas HAM.
KontraS menilai pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto tidak sejalan dengan nilai integritas moral dan keteladanan yang menjadi syarat utama.
KontraS menilai Soeharto tidak memenuhi syarat untuk mendapat gelar karena memiliki rekam jejak dalam pelanggaran HAM berat, sebagaimana ditetapkan Komnas HAM.
Menurut Bedjo Untung, hasil penyelidikan pro justisia Komnas HAM menegaskan bahwa tragedi 1965 merupakan kejahatan yang dilakukan oleh penguasa.
Nusron menekankan bahwa program Sekolah Rakyat adalah salah satu kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang harus dieksekusi dengan cepat dan tepat.
Menteri Nusron mengingatkan agar proses pengadaan lahan Sekolah Rakyat tidak menyentuh LP2B demi menjaga keseimbangan antara pembangunan dan ketahanan pangan.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh pembangunan infrastruktur pendidikan dalam program Sekolah Rakyat yang digagas presiden.
Filep menyebut berbagai permasalahan sosial masih kerap terjadi di tengah masyarakat, seperti judol, pinjol, serta penyalahgunaan penggalangan donasi.
Mensos Saifulla Yusuf menegaskan kehadiran Sekolah rakyat merupakan langkah negara dalam memuliakan warga miskin serta memfasilitasi kebangkitan wong cilik.