Menurut Gus Hilmy, RUU TNI memberikan peluang bagi perwira aktif TNI untuk menduduki jabatan di kementerian dan lembaga sipil, termasuk di pemerintahan daerah.
Posts tagged as “Dwifungsi ABRI”
Taufiq mengatakan UU TNI bertujuan menciptakan kejelasan posisi TNI sebagai militer yang profesional dan proporsional dalam konteks negara yang menjunjung tinggi supremasi sipil.
Hal ini dikarenakan TNI saat ini sudah terbebas dari pengaruh kekuasaan sebagaimana era sebelum reformasi, yang pada saat itu kekuasaan tidak dibatasi.
Menteri HAM menyebut tuduhan-tuduhan seperti berkembangnya militerisasi dan otoritarianisme di Indonesia sebagai sesuatu yang berlebihan dan insinuatif.
Menurut anggota DPD RI Pdt. Penrad Siagian, revisi UU TNI berpotensi mengancam demokrasi, meritokrasi, dan supremasi sipil di Indonesia.