PROTIMES.CO – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menerima puluhan tokoh dan pimpinan organisasi Islam serta pimpinan pondok pesantren di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/2/2026). Pertemuan tersebut dikonfirmasi langsung oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sebagai agenda rutin kepresidenan yang dilaksanakan setiap tiga hingga empat bulan sekali.
Menurut Teddy, kegiatan ini merupakan forum penting untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan elemen umat Islam dari berbagai daerah.
Dalam keterangannya kepada awak media di lingkungan Istana Kepresidenan, Teddy menjelaskan bahwa pertemuan tersebut akan diisi dengan diskusi strategis menyangkut berbagai isu nasional dan internasional.
“Agenda ini bukan sekadar pertemuan seremonial, melainkan ruang dialog langsung antara Presiden dengan para pemimpin organisasi Islam. Beberapa organisasi besar dipastikan hadir, di antaranya PBNU, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, Persis, Sarekat Islam, serta para pimpinan pondok pesantren terutama dari Jawa Timur dan sejumlah daerah lain.,” ujarnya.
Total undangan, lanjutnya, diperkirakan mencapai 40 hingga 50 tokoh. Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo akan memaparkan capaian kinerja pemerintah sekaligus mendengarkan masukan dari para ulama dan pemimpin ormas Islam.
“Pemerintah memandang peran tokoh agama sangat strategis dalam menjaga stabilitas nasional, persatuan umat, serta keberhasilan program-program pembangunan. Selain membahas kondisi dalam negeri, pertemuan itu juga akan menyinggung situasi global terkini yang dinilai berdampak terhadap Indonesia,” jelasnya.
Dia merinci, salah satu isu yang diperkirakan ikut dibahas adalah rencana pembentukan Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang belakangan menjadi perhatian publik.
Pemerintah ingin mendapatkan pandangan langsung dari para tokoh Islam terkait gagasan tersebut. Pertemuan ini dinilai penting karena menunjukkan pendekatan kepemimpinan Prabowo yang mengedepankan dialog dengan seluruh elemen bangsa.
Selama ini hubungan antara pemerintah dan organisasi Islam sering menjadi indikator stabilitas sosial politik. Dengan adanya forum rutin seperti ini, diharapkan berbagai kebijakan nasional dapat berjalan lebih efektif dan mendapat dukungan luas dari masyarakat.
Langkah Presiden mengumpulkan pimpinan ormas Islam juga dianggap sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah ingin merawat komunikasi dengan basis keagamaan sebagai mitra strategis pembangunan. Diskusi terbuka semacam ini diharapkan mampu meredam potensi perbedaan pandangan serta memperkuat sinergi antara negara dan umat.
Be First to Comment