PROTIMES.CO – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menyoroti serius pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid terkait masifnya alih fungsi lahan sawah di Indonesia. Data Kementerian ATR/BPN yang menyebutkan konversi lahan mencapai 554.000 hektar per tahun dinilai sebagai ancaman nyata terhadap ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
“Jika alih fungsi lahan sawah mencapai 554 ribu hektar per tahun, maka konsep swasembada pangan harus segera dievaluasi,” tegas Firman, Rabu (24/12/2025).
Politikus senior Partai Golkar ini menilai, kebijakan cetak sawah baru selama ini kerap tersendat berbagai kendala, mulai dari ketersediaan lahan, infrastruktur irigasi, hingga biaya besar yang tidak sebanding dengan hasil. Karena itu, ia menawarkan konsep baru yang dinilai lebih realistis.
Firman mengusulkan agar anggaran cetak sawah baru dialihkan untuk membeli lahan pertanian produktif yang sudah memiliki irigasi teknis, kemudian dikelola langsung oleh Pemerintah.
“Ini gagasan rasional. Dengan membeli lahan yang sudah produktif, Pemerintah bisa langsung meningkatkan produksi pangan tanpa harus menunggu proses panjang,” ujarnya.
Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi solusi strategis untuk meningkatkan produksi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Pemerintah juga dinilai mampu menjaga stabilitas pasokan, efisiensi anggaran, serta kontrol pengelolaan secara berkelanjutan.
“Jika dikelola Pemerintah, efisiensi bisa ditingkatkan dan risiko kerugian dapat ditekan. Ini penting untuk memastikan swasembada pangan benar-benar terwujud,” tegas legislator dapil Jateng III itu.
Firman menegaskan, di tengah derasnya alih fungsi lahan, model pengelolaan langsung oleh negara menjadi pilihan yang paling masuk akal agar Indonesia tidak kehilangan basis produksi pangannya di masa depan.
Pewarta: Khairul
Editor: Aris Darmawan
Be First to Comment