PROTIMES.CO — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan bahwa internet desa bukan lagi fasilitas pelengkap, melainkan kebutuhan dasar untuk pelayanan publik, pendidikan, dan penguatan ekonomi desa. Penegasan ini mengemuka dalam kegiatan Manajemen Tata Kelola Internet Desa dan Percepatan Digitalisasi Desa yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim di Samarinda, Kamis (18/12).
Melalui kegiatan tersebut, Diskominfo Kaltim mendorong percepatan transformasi digital hingga ke pelosok desa sekaligus memperkuat tata kelola internet desa agar pemanfaatannya tepat sasaran, aman, dan berkelanjutan. Program ini menjadi bagian dari kolaborasi pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan pemerataan akses dan layanan digital.
Plt. Kepala Bidang TIK dan Persandian Diskominfo Kaltim, Bambang Kukilo Argo Suryo, menyatakan bahwa tantangan digitalisasi desa tidak berhenti pada penyediaan jaringan. Menurutnya, pengelolaan internet desa harus dirancang secara matang, termasuk aspek keamanan, etika berinternet, dan pemanfaatannya untuk pelayanan pemerintahan serta pemberdayaan masyarakat.
“Internet desa harus dikelola, bukan sekadar dipasang. Tanpa tata kelola yang baik, manfaatnya tidak akan optimal,” tegasnya, seperti dilansir di laman kaltimprov.go.id.
Diskominfo Kaltim menargetkan peningkatan konektivitas desa, integrasi layanan publik digital, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia lokal melalui sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan mitra strategis.
Dukungan sektor swasta ditegaskan oleh Telkom Indonesia. Perwakilan Telkom, Widi Linggih Jaelani, memaparkan peran perusahaan dalam penyediaan jaringan backbone, last-mile, serta solusi konektivitas bagi wilayah yang belum terjangkau jaringan konvensional. Ia menekankan bahwa digitalisasi desa membutuhkan pendekatan menyeluruh, mencakup teknologi, tata kelola, dan kesiapan pengguna.
Selain infrastruktur, kegiatan ini juga menyoroti pentingnya literasi digital, pengaturan akses, dan pengawasan penggunaan internet desa untuk mencegah penyalahgunaan. Pemprov Kaltim berharap langkah ini menjadi pijakan nyata menuju desa digital yang inklusif, aman, dan berdaya saing.
Penulis : Anwar Chow
Editor : Aris Darmawan
Be First to Comment