PROTIMES.CO – Pemerintah memastikan pembangunan Jalan Tol Ibu Kota Nusantara (IKN) akan mencapai tahap operasional penuh pada tahun 2027 setelah sebelumnya dibuka secara bertahap melalui skema fungsional yang bersifat situasional.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengungkapkan target tersebut usai melakukan peninjauan penanganan banjir akibat luapan Sungai Babakan di Brebes, Jawa Tengah, Sabtu (28/3/2026).
Menurut Dody, saat ini sejumlah ruas tol menuju kawasan IKN telah difungsikan secara terbatas untuk mendukung mobilitas, terutama dalam kondisi tertentu seperti arus kendaraan proyek maupun kebutuhan operasional pemerintahan.

“Setelah melalui berbagai fase fungsional, jalan tol IKN ditargetkan beroperasi penuh pada 2027,” ujarnya.
Keberadaan tol ini disebut akan memangkas waktu tempuh secara signifikan menuju kawasan inti pemerintahan di Nusantara, bahkan diproyeksikan hanya sekitar 30 hingga 45 menit dari titik akses utama.
Pembangunan tol IKN menjadi bagian dari infrastruktur strategis nasional yang dirancang untuk menopang konektivitas ibu kota baru, sekaligus mempercepat distribusi logistik dan mobilitas masyarakat di Kalimantan Timur.

Seiring progres pembangunan yang terus berjalan, pemerintah juga menerapkan pembukaan bertahap guna memastikan kesiapan teknis dan keselamatan pengguna jalan sebelum dioperasikan secara penuh.
Selain itu, pembangunan tol ini terintegrasi dengan berbagai infrastruktur lain di kawasan IKN, termasuk jalan nasional, kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP), serta jaringan transportasi pendukung lainnya.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memastikan percepatan pembangunan ibu kota baru berjalan sesuai target, sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi wilayah sekitar.
Dengan target operasional penuh pada 2027, jalan tol IKN diharapkan menjadi tulang punggung konektivitas utama yang menghubungkan berbagai kawasan strategis di Kalimantan Timur.
Sebelumnya, proyek infrastruktur di IKN terus menjadi perhatian publik, terutama terkait percepatan pembangunan dan kesiapan fasilitas pendukung menjelang pemindahan aktivitas pemerintahan secara bertahap.












Be First to Comment