PROTIMES.CO – Pemakzulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mencuat di Washington setelah sejumlah politisi oposisi mulai mengangkat kemungkinan penyelidikan baru terhadap pemerintahan Trump menjelang pemilu paruh waktu Amerika Serikat 2026.
Wacana ini memicu perdebatan politik di Kongres Amerika Serikat, terutama di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (House of Representatives) yang secara konstitusional memiliki kewenangan memulai proses impeachment terhadap presiden.
Beberapa anggota Partai Demokrat menyatakan bahwa jika mereka berhasil merebut mayoritas kursi DPR dalam pemilu paruh waktu mendatang, maka berbagai kebijakan pemerintahan Trump akan menjadi objek investigasi resmi.
Penyelidikan tersebut disebut dapat mencakup dugaan penyalahgunaan kewenangan presiden, konflik kepentingan bisnis, hingga keputusan kebijakan luar negeri yang dinilai kontroversial.
Isu ini menjadi sorotan karena Trump sebelumnya telah mencatat sejarah sebagai presiden Amerika Serikat pertama yang dimakzulkan dua kali dalam masa jabatannya. Pemakzulan pertama terjadi pada Desember 2019 terkait dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam komunikasi dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, yang dikenal sebagai Trump–Ukraine scandal.
Pemakzulan kedua terjadi pada Januari 2021 setelah peristiwa January 6 United States Capitol attack, ketika massa pendukung Trump menyerbu Gedung Capitol saat Kongres tengah mengesahkan hasil pemilu presiden. Dalam kasus tersebut, DPR menuduh Trump menghasut pemberontakan terhadap lembaga negara.
Meski dua kali dimakzulkan oleh DPR, Trump tidak pernah diberhentikan dari jabatannya karena Senat Amerika Serikat tidak mencapai mayoritas dua pertiga suara yang diperlukan untuk menjatuhkan hukuman politik berupa pencopotan presiden dari jabatan.
Dalam perkembangan terbaru hingga Maret 2026, belum ada keputusan resmi dari DPR AS untuk memulai proses impeachment baru terhadap Trump. Namun sejumlah analis politik menilai isu tersebut berpotensi kembali menguat jika terjadi perubahan peta kekuatan politik di Kongres setelah pemilu paruh waktu.
Para pengamat menyebut bahwa proses pemakzulan di Amerika Serikat sangat dipengaruhi dinamika politik di parlemen. Tanpa dukungan mayoritas di DPR, upaya impeachment hampir tidak mungkin dimulai. Sebaliknya, jika oposisi berhasil menguasai DPR, investigasi terhadap kebijakan pemerintahan Trump diperkirakan akan semakin intens.
Di sisi lain, kubu pendukung Trump menilai isu pemakzulan tersebut lebih merupakan manuver politik menjelang kontestasi pemilu berikutnya. Mereka menilai wacana impeachment sering digunakan sebagai tekanan politik terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa.
Dengan situasi politik yang semakin dinamis di Washington, isu pemakzulan kembali menjadi topik hangat dalam perdebatan politik Amerika Serikat menjelang pemilu paruh waktu 2026.
Be First to Comment