PROTIMES.CO – Sekretaris Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Taufik Qul Rahman, menegaskan bahwa saat ini terlalu dini untuk membicarakan efisiensi anggaran 2026. Fokus utama adalah serapan anggaran murni dan perubahan 2025 yang masih dalam tahap penyesuaian program. “Kita belum bisa membahas efisiensi 2026 karena masih harus melihat mana program yang dikalahkan dan mana yang dibuang, bukan masalah efisiensi,” ujarnya dalam rapat pada Senin (13/10/2025).
Taufik mengungkapkan masalah utama terletak pada program-program hasil sidak, FGD, dan RDP yang ternyata tidak diperjuangkan di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). “Program yang kami bawa dari aspirasi masyarakat sama sekali tidak masuk. Malah yang masuk program dari kepentingan mereka sendiri,” keluhnya.
Ia menjelaskan, selama ini setiap pembahasan program prioritas dari komisi selalu mengalami pemangkasan oleh Bappeda. Contohnya adalah program media yang penting untuk pengembangan pariwisata. “Bagaimana mau promosikan pariwisata tanpa media? Yang masuk justru aspirasi atau pokir yang tak jelas asal usulnya,” ujarnya.
Menurut Taufik, hasil sidak dan kunjungan lapangan bersama OPD dan wartawan selama setahun terakhir tidak terefleksikan sama sekali dalam program yang disusun. “Yang diperjuangkan hanyalah program internal mereka sendiri. Lalu apa fungsi DPRD? Kami dibentuk untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat,” tandasnya.
Ia menambahkan, jika aspirasi masyarakat diabaikan, maka kepercayaan warga terhadap DPRD akan hilang. “Kita harus membenahi citra DPRD Balikpapan yang selama ini terkesan hanya jalan-jalan dan menghabiskan anggaran. Rakyat butuh kerja nyata, bukan sekadar wacana,” tegasnya.
Dalam rapat itu, Taufik juga menyoroti ketidakhadiran program penting seperti pembangunan pasar rakyat yang merupakan hasil musrenbang dan masuk dalam RPJMD. “Kami sudah sidak lapangan, pasar rakyat perlu dibangun dan tanahnya harus aman. Tapi di anggaran tidak ada,” ungkapnya.
Ia menyesalkan ketidakjelasan kegiatan yang masuk, seperti BIMTEK dan program joget-joget yang tidak memberi dampak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). “Kita harus fokus memperbaiki yang menghasilkan PAD, seperti pengelolaan pantai dan pasar, bukan program yang tak jelas manfaatnya,” jelas Taufik.
Ia juga mengingatkan pentingnya aspirasi masyarakat yang selama ini dibangun dari pajak dan retribusi mereka harus benar-benar diperjuangkan dalam program pemerintah. “Masyarakat bayar pajak dan retribusi, tapi aspirasi mereka tidak dijalankan,” katanya.
Taufik menyinggung pula pernyataan dari pejabat terkait yang mengatakan tidak bisa memangkas program dan sudah memberi pagu anggaran sesuai kemampuan. Namun, kenyataannya, program hasil aspirasi yang telah diusulkan dari kunjungan lapangan tidak masuk dalam anggaran. “Jangan salahkan anggota DPRD. Kami sudah maksimal bekerja sebagai amanah rakyat,” pungkasnya. (to)
Be First to Comment