PROTIMES.CO – Pemerintah Kota Balikpapan bersama sejumlah kabupaten tengah melakukan revisi dan kajian ulang terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Ini menyusul keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berdampak pada pemotongan transfer ke daerah (TKD) secara signifikan.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono, menjelaskan, pemotongan TKD mencapai lebih dari 60 persen dari alokasi yang semestinya diterima pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
“Kota Balikpapan dipotong anggarannya lebih dari 60 persen dari total TKD,” ujarnya, pada Senin (13/10/2025).
Menurut Budiono, semula dana yang akan diterima Balikpapan sekitar Rp1,8 triliun. Namun setelah pemotongan, alokasi yang diterima diperkirakan hanya Rp1,05 triliun.
Selain itu, dana transfer dari provinsi juga mengalami penurunan drastis. Dari sebelumnya sekitar Rp300 miliar, kini hanya tersisa sekitar Rp100 miliar karena provinsi juga terkena dampak serupa.
Kondisi tersebut diprediksi akan berdampak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan tahun 2026.
“Pembangunan bakal tersendat, bahkan bisa jadi tidak ada sama sekali,” tegas Budiono.
Anggaran pembangunan yang sebelumnya mencapai Rp500 miliar, kini diperkirakan turun drastis di bawah Rp100 miliar.
DPRD bersama Pemkot Balikpapan akan mengkaji ulang anggaran setelah Keputusan Menteri Keuangan (KMK) resmi terbit. Meski demikian, Budiono mengaku belum membaca secara detail isi PMK tersebut.
“Dulu yang demo rakyat, sekarang justru para kepala daerah yang mendatangi Menteri Keuangan karena pemotongan TKD,” pungkasnya. (to)
Be First to Comment