PROTIMES.CO – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin memaparkan sejumlah strategi untuk meningkatkan kualitas pekerja migran Indonesia.
Hal itu disampaikan Menteri Mukhtarudin saat menggelar pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di kantor KemenP2MI pada Jumat (3/10/2025).
Menteri Mukhtarudin menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan dua tugas utama kepada KemenP2MI, yaitu melindungi pekerja migran Indonesia dan meningkatkan keterampilannya.
Karena itu, peningkatan pendidikan vokasi dan pelatihan bahasa asing menjadi prioritas. “Prioritas pertama adalah peningkatan vokasi, baik bahasa maupun keterampilan. Presiden menekankan lima bahasa penting, yakni Inggris, Mandarin, Jepang, Korea, dan Arab,” ujar Menteri Mukhtarudin.
Mukhtarudin menyebut, pada tahun 2025 tercatat 41.168 penempatan pekerja migran Indonesia dari Jawa Barat, yang mayoritas masih berada di sektor domestik seperti pekerja rumah tangga. Negara tujuan yang paling diminati pekerja migran asal Jawa Barat adalah Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Singapura, dan Jepang.
“Presiden menekankan pentingnya penempatan berkualitas, dari rekrutmen awal, saat bekerja, hingga perlindungan dan pemberdayaan setelah kembali. Untuk mendukung hal ini, program vokasi harus diperkuat lintas kementerian dan pemerintah daerah,” katanya.
Untuk mendukung hal tersebut, Menteri Mukhtarudin mendorong Pemprov Jawa Barat memanfaatkan fasilitas Migrant Center di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung sebagai pusat pelatihan bahasa dan keterampilan bagi calon pekerja migran.
“Kita sudah memiliki Migrant Center di UPI Bandung, yang bisa menjadi contoh praktik baik. Ke depan, universitas lain di Jawa Barat diharapkan juga dapat mengembangkan hal serupa,” jelasnya.
Mukhtarudin berharap langkah ini dapat membantu mengurangi pengangguran, khususnya dari lulusan SMA dan SMK, sekaligus membuka jalan agar masyarakat bisa bekerja di luar negeri secara terampil dan bermartabat.
“Pengangguran terbuka paling banyak berasal dari lulusan SMA dan SMK. Untuk mencegah hal ini, pemerintah bersama stakeholder perlu meningkatkan keterampilan, pendidikan, serta membuka peluang kerja di luar negeri sebagai solusi strategis,” tukasnya.
Pewarta: Khairul
Editor: Reza
Be First to Comment