Mendes PDT Perjuangkan 2 Desa di Jabar Bebas dari Aset yang Jadi Agunan

PROTIMES.CO – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto meninjau dua desa di Kabupaten Bogor yang terancam dilelang karena menjadi agunan atas utang tahun 1980-an.

Diketahui dua desa tersebut adalah Desa Sukaharja dan Sukamulya yang bertempat di Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor. Menurutnya, perlu diambil langkah tegas dan tepat karena kondisi ini telah mengganggu masyarakat.

Oleh karena itu, Mendes Yandri memperjuangkan keduanya lepas dari aset yang menjadi agunan. Ia pun berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan masalah tersebut segera diselesaikan.

“Saya sudah minta kepada negara terutama ke pihak Kejaksaan. Saya juga akan diskusi dengan Pak Jaksa Agung kita minta ini dikeluarkan dari aset yang digadaikan sehingga menjadi milik desa kembali menjadi milik rakyat kembali sehingga mereka bisa bercocok tanam bisa membantu untuk ketahanan pangan dan masyarakat punya kepastian hukum. Oleh karena itu saya datang ke sini,” tuturnya saat berada di lokasi plang penyitaan aset di Desa Sukaharja, Kamis (2/10/2025).

Dari kedua desa tersebut, total luas aset yang disita hampir 800 hektare yaitu Desa Sukaharja 337 hektare dan Sukamulya 451

hektare. Kondisi ini jelas membuat masyarakat terdampak dan terganggu khususnya berkaitan dengan sektor ekonomi.

Diketahui Desa Sukaharja berdiri sebelum Indonesia merdeka tepatnya tahun 1930. Namun kepemilikan atas tanahnya terenggut sehingga tidak bisa memanfaatkan lahan yang dimiliki sebagaimana mestinya karena terdaftar sebagai aset yang disita akibat Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (LIBI).

Yandri menambahkan, ada dugaan kesepakatan yang tidak seharusnya saat tanah tersebut diagunkan. Tak sekadar itu, pihak bank juga diduga tidak melakukan verifikasi yang tepat dengan meninjau langsung lokasi ini.

Oleh karena itu negara harus hadir dengan fokus pada terwujudnya regulasi yang bisa menjadi payung hukum untuk melindungi hak kepemilikan ini. Seluruh Kementerian/Lembaga akan berkolaborasi untuk menyelamatkan aset masyarakat di dua desa ini.

“Harus ada payung hukum harus ada produk hukum terbaru jadi tidak boleh ada ego sektoral antara Kementerian Kehutanan, ESDM, Kemendagri, Kementerian Transmigrasi, ATR/BPN, dan sebagainya,” tukasnya.

Pewarta: Khairul
Editor: Reza