PROTIMES.CO– Pemerintah Kota Balikpapan menyambut baik kehadiran Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI dalam kunjungan kerjanya ke Kalimantan Timur. Kegiatan yang berlangsung di Aula Pemkot Balikpapan pada Senin (29/9/2025) itu membahas sejumlah isu krusial, mulai dari pengelolaan sumber daya alam (SDA), konflik lahan, hingga perlindungan hak masyarakat adat di tengah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, yang hadir langsung dalam agenda tersebut, menyebut keberadaan Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI sebagai langkah positif.
Menurutnya, badan yang baru dibentuk sekitar 10 bulan lalu itu menjadi saluran penting dalam menjaring dan menyuarakan aspirasi masyarakat, terutama terkait proyek-proyek strategis nasional seperti IKN.
“Sebenarnya yang menjadi sorotan kami saat ini adalah masalah di Jalan Tol Kilometer 8, Balikpapan Utara, yang belum juga selesai. Harapannya, melalui pertemuan ini pihak IKN bisa segera menindaklanjuti,” kata Bagus.
Ia mengaku akan meminta masyarakat terdampak untuk segera melakukan koordinasi langsung dengan pihak Otorita IKN, agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut.
Saat ditanya perihal tidak dilibatkannya LSM maupun masyarakat terdampak dalam pertemuan, Bagus menjelaskan bahwa pihaknya hanya memfasilitasi kegiatan berdasarkan surat dari DPR RI.
“Tentu pihak yang lebih tepat untuk mengundang masyarakat atau LSM adalah IKN langsung. Tapi memang, persoalan-persoalan semacam ini juga sudah banyak dicatat dan ditangani di masing-masing OPD atau oleh pemerintah kabupaten/kota terkait,” jelasnya.
Menurutnya, untuk wilayah yang masuk dalam kawasan IKN, aduan masyarakat lebih banyak ditujukan ke Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sebagai wilayah otoritatif.
Meski begitu, Balikpapan tetap memiliki beberapa catatan, selain KM 8. “Tadi juga ada usulan terkait kawasan industri Kariangau. Ada beberapa investor yang ingin akses ke jalan freeway, bukan jalan tol ya, tapi freeway,” imbuhnya.
Terkait kekhawatiran masyarakat soal konflik lahan yang kian meredup di tengah gencarnya investasi dan pembangunan IKN, Wawali menegaskan komitmen Pemkot.
“Kami akan terus memfasilitasi. Kota ini terbuka untuk kemajuan dan investasi, tapi kami tidak akan membiarkan masyarakat dirugikan. Pemerintah akan selalu berada di garis depan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang menyentuh kepentingan rakyat,” tegas Bagus.
Ia menilai, pembangunan tetap bisa berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap masyarakat, jika dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan keterbukaan. (to)
Be First to Comment