PROTIMES.CO – Upaya mempercepat pembentukan regulasi di Kota Balikpapan terus digenjot. Pemerintah Kota dan DPRD setempat kini mulai mempersiapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2026, di tengah masih rendahnya realisasi penyusunan perda tahun ini.
Rapat kerja yang digelar di Hotel Gran Senyiur pada Rabu (24/9/2025) menjadi momentum penting bagi kedua lembaga ini untuk mengevaluasi capaian sepanjang 2025. Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung, menyebut bahwa progres tahun ini masih perlu didorong lebih cepat.
“Hingga September ini, dari 25 rancangan perda yang masuk dalam Propemperda 2025, baru enam yang disahkan. Kita berharap ada percepatan agar minimal dua sampai empat perda lagi bisa dituntaskan sebelum tutup tahun,” kata politisi yang akrab disapa A3 itu.
Meski begitu, Andi memastikan bahwa ranperda yang belum disahkan tetap berjalan sesuai proses. Beberapa sudah dalam tahap pembahasan tingkat pertama, sementara yang lain tengah menunggu fasilitasi dan harmonisasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Kanwil Kemenkumham.
Propemperda 2025 sendiri memuat 24 ranperda reguler ditambah satu dari jalur kumulatif terbuka. Sementara untuk Propemperda 2026, sejumlah usulan baru mulai masuk, baik berupa rancangan baru maupun revisi dari perda yang sudah ada.
“Sebagian besar usulan untuk 2026 adalah revisi perda lama. Kalau inisiatif dari DPRD biasanya menghasilkan perda baru, meskipun jumlahnya tak banyak,” ujar A3.
Ia juga menjelaskan bahwa proses pembentukan perda harus melewati serangkaian tahapan formal, dari registrasi hingga pengesahan. Setiap rancangan akan melalui pembahasan di DPRD, kemudian difasilitasi oleh Kemenkumham dan Pemprov Kaltim. Jika dinyatakan tanpa catatan, barulah perda bisa diundangkan secara resmi.
“Yang belum disahkan bukan berarti macet. Semuanya masih dalam proses. Kita optimis beberapa bisa selesai dalam waktu dekat,” tutupnya. (to)
Be First to Comment