JAKARTA,PROTIMES.CO – Wakil Ketua Badan Pengembangan Jaringan Internasional Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (BPJI PBNU) Achmad Munjid mengecam dan mengkritik keras kunjungan lima Nahdliyin yang menemui Presiden Israel Isaac Herzog.
Seperti dilansir dilaman nu.or.id, menurutnya, langkah tersebut sangat tidak tepat di tengah situasi global yang mengecam tindakan Israel terhadap Palestina.
“Seluruh dunia yang berpikir waras sekarang sedang mengutuk Israel karena kejahatan kemanusiaan mereka, genosida terhadap rakyat Palestina. Seluruh dunia sedang menjauhi Israel, kita harus menghukum Israel yang sangat rasis, tak berperikemanusiaan, dan mengabaikan hukum internasional,” ujar Munjid kepada NU Online, Senin (15/7/24).
Peneliti Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada (PSKP UGM) tersebut menyoroti bahwa saat ini Israel berada dalam posisi terpojok di mata dunia. Hal ini kian kentara sejak demonstrasi besar-besaran di berbagai penjuru dunia yang menunjukkan bahwa Israel menjadi negara paria (paling hina)
“Bahkan di Amerika, banyak pejabat yang mundur dari posisi dalam struktur administrasi Biden karena kebijakan dukungan terhadap Israel yang sama sekali tak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan kemanusiaan. Gerakan boikot di mana-mana,” lanjut Munjid.
Menurut Munjid, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia seharusnya bersikap tegas dalam mengecam tindakan genosida Israel.
“Kita harus menjauhi Israel dalam situasi seperti sekarang, jika tidak bisa ikut menghukumnya. Menjauhi itu tindakan yang paling minimal. Israel sedang butuh teman dan dukungan untuk terus membantai rakyat Palestina yang tak berdosa,” tegas Munjid.
Munjid juga mempertanyakan tujuan dan manfaat dari kunjungan tersebut. Ia mengaku sangat menyayangkan kunjungan ke Israel yang tidak berafiliasi dengan PBNU itu.
Munjid menekankan bahwa para peserta kunjungan tersebut diundang dan pergi atas nama pribadi, bukan mewakili NU secara resmi.
“Pertama, masing-masing peserta itu diundang dan pergi sebagai pribadi. Memang baju NU ‘dipakai’, tapi bukan lembaga NU. Mereka tidak ada yang mewakili NU secara resmi,” tambahnya. (*)
