PROTIMES.CO – Akademisi Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menyebut etika penyelenggara pemilu bukan sekedar pelengkap hukum positif, melainkan fondasi moral yang menjaga kepercayaan publik dan legitimasi hasil pemilu.
Menurutnya, pemilu tidak akan dipercaya rakyat dan dipastikan dipertanyakan legitimasinya jika diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu yang tidak jujur, tidak adil, dan tidak mandiri.
“DKPP adalah benteng penjaga ethical electoral governance, bukan hanya menindak pelanggaran, tapi menjadi instrument pembentuk budaya etik,” kata Titi.
Ia berpendapat, DKPP juga perlu dikuatkan secara kelembagaan dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Hal ini untuk memastikan pelaksanaan Pemilu yang lebih baik.
“Perlu penguatan legislasi dan alokasi anggaran bagi DKPP agar tidak bergantung pada goodwill politik atau tekanan pihak ketiga,” tukas dia.
Pewarta: Khairul
Editor: Khopipah
