Haidar Alwi: Pidato Prabowo Adalah Titik Balik Menuju Indonesia yang Berdaulat
Di tengah ancaman ideologi transnasional, kebocoran anggaran, dan tantangan global, Prabowo hadir dengan suara tegas yang menunjukkan komitmen membenahi bangsa.
Opini
Kriminolog Nilai Kasus OCI sebagai Kejahatan Kolektif yang Dibiarkan Berlarut-larut
Dr. Hudi Yusuf, S.H, M.H, menilai kasus eksploitasi anak dalam pertunjukan sirkus OCI sebagai kejahatan kolektif yang terjadi dalam waktu lama tanpa intervensi.
Kriminolog: Kasus OCI Dapat Dikategorikan Pelanggaran HAM Berat
Kriminolog Dr. Hudi Yusuf, S.H, M.H menegaskan bahwa anak-anak dalam kasus OCI ini tidak hanya dieksploitasi secara fisik, tetapi juga secara psikologis.
Evaluasi TII: Lemahnya Komunikasi dan Prioritas Kebijakan Menkes Dinilai Berisiko
Hasil studi yang dilakukan TII menunjukkan bahwa keterampilan komunikasi menteri hanya 68,75%, dan konsistensi penyusunan kebijakan hanya 35,42%.
Dr. Hudi Sebut Eksploitasi Anak di OCI sebagai Perbudakan Zaman Modern
Dr. Hudi menjelaskan, anak-anak yang tergabung dalam OCI bekerja sejak usia sangat dini tanpa pendidikan, pengamanan yang layak, atau pengawasan dari negara.
Dr. Hudi Yusuf: Ada Dugaan Pembiaran Sistematis dalam Kasus OCI
Menurut dosen kriminologi Universitas Bung Karno, Dr. Hudi Yusuf S.H M.H, kelambanan penegakan hukum dalam kasus OCI patut dicurigai sebagai bentuk pembiaran.
Dinilai Tidak Tepat, Al Araf Kritik Kebijakan Dedi Mulyadi Kirim Siswa Nakal ke Barak TNI
Al Araf menilai kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tidak tepat, karena kenakalan siswa tidak berhubungan dengan tugas kemiliteran.
Panen Padi Perdana di Merauke, Pengamat: Patahkan Anggapan Papua Tak Cocok Bertani
Keberhasilan panen padi di Distrik Wanam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan dinilai membantah anggapan lama bahwa Papua bukan kawasan yang cocok untuk pertanian.
Perpres Perlindungan Terhadap Jaksa Dinilai Tidak Urgent dan Tidak Dibutuhkan
Ardi Manto mengatakan belum ada realitas ancaman terhadap keamanan nasional terkait dengan kondisi kejaksaan yang mengharuskan Presiden membuat perpres.
Perpres Perlindungan Jaksa Bangkitkan Dwifungsi TNI
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Kemananan menilai penerbitan Perpres 66/2025 membuka ruang kembalinya dwifungsi TNI.
Haidar Alwi: Polri Hadir Tangkal Intimidasi, Bukti Ketegasan Bukan Narasi
Haidar Alwi menilai kehadiran Polri dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut membuktikan bahwa reformasi institusi penegak hukum bukan sekadar jargon.
Penasehat Kapolri: Kewenangan Besar Polri Berakibat Tindakan Koruptif Personel Polisi
Penasehat Ahli Kapolri, Irjen Pol. (Purn) Aryanto, Sutadi menjelaskan bahwa kewenangan besar yang dimiliki Polri berdampak pada penyalahgunaan kewenangan.
Kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit adalah Fondasi Emas untuk Reformasi KUHAP
Kapolri Jenderal Sigit hadir tidak hanya sebagai pelaksana UU, tetapi sebagai arsitek moral dan strategis bagi reformasi sistem peradilan pidana nasional.
Ekspansi Militer ke Kejaksaan Mendowngrade Institusi TNI dan Pemerintahan Prabowo
Penempatan prajurit TNI untuk menjaga kantor kejaksaan dinilai dapat menimbulkan dampak negatif, baik bagi institusi TNI itu sendiri maupun bagi pemerintah.
Pasal Kebal Hukum UU BUMN Cederai Ide Besar Presiden Prabowo
Dari sejumlah pasal yang menjadi kontroversi, yang paling menarik perhatian adalah pasal yang menyebutkan bahwa kerugian BUMN bukan merupakan kerugian negara.
Kebijakan Barak Militer Jadi Bukti Kemendikdasmen Gagal Didik Anak Bangsa
JPPI menyatakan bahwa usulan menjadikan program barak militer sebagai kebijakan nasional adalah kemunduran peradaban dan keputusasaan dari pemerintah.
Akademisi UIN Jakarta: Batik Tulis Ekspresi Harmoni Adat dan Syariat Islam
Guru Besar UIN Jakarta Afidah Wahyuni mengatakan keberadaan batik tulis di Indonesia merupakan wujud nyata dari budaya dapat selaras dengan syariat Islam.
Poros Muda NU: Usut Tuntas Kelakuan Munafik Para Oknum Jaksa
Kornas Poros Muda NU mendesak Jaksa Agung untuk segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh dan mengusut tuntas informasi yang disampaikan anggota DPR.
Waspada Pandemi Baru, Siti Fadilah Supari: Immunotherapy Pak Terawan Bisa Jadi Alternatif
Siti Fadilah berharap pemerintah Indonesia mewaspadai penyebaran virus baru yang akan terjadi, salah satunya dengan mendukung program Immunotherapy Nusantara.
Peneliti Desak Pemerintah Libatkan Masyarakat dalam Transisi Energi
Forum ini menyoroti bahwa polarisasi kian menguat di negara-negara Global South, dipicu oleh kebijakan transisi energi yang tak melibatkan masyarakat.
Sinta Nuriyah Soroti Kurangnya Keseriusan Pemerintah dalam Penanganan TPPO
Sinta menekankan bahwa TPPO menjadi masalah serius yang eksploitatif terhadap masyarakat, khususnya melalui manipulasi kebutuhan psikologis dan ekonomi korban.
Pengamat: Sikap Prabowo Tanggapi Kebijakan Tarif Trump Cerminkan Semangat Trisakti
Farhan mengatakan sikap Presiden Prabowo bukan semata retorika, melainkan cermin dari tekad Indonesia untuk berdiri sejajar di panggung global.
Haidar Alwi: Para Penyoal Ijazah Jokowi seperti Reinkarnasi Firaun
R. Haidar Alwi menyebut para penyoal ijazah Jokowi tidak bisa menerima kebenaran meskipun kepada mereka telah diperlihatkan tanda-tanda kebenaran tersebut.
KPD: Dasco Punya Andil Besar dalam Menjaga Stabilitas Politik
Menurut KPD, Sufmi Dasco Ahmad sukses mempertemukan dua tokoh kunci, yakni Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri.
Pengamat: Bali Tak Perlu Latah Tiru Israel Atasi Krisis Pangan
Arif menyarankan agar Gubernur Bali I Wayan Koster fokus menata sektor pertanian Bali yang dinilai morat-marit karena tidak ada cetak biru di sektor pertanian.
Prabowo Ingin Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia, Akademisi: Beri Karpet Merah untuk Israel
Guru Besar UIN Jakarta Khamami Zada menilai ide evakuasi warga Gaza ke Indonesia justru merugikan warga Palestina dan sebaliknya malah memenangkan Israel.
AWG Nilai Kebijakan Pemerintah AS Diskriminatif dan Langgar HAM
Ketua Presidium AWG, M. Ansharulloh, menilai langkah itu sebagai bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
AWG Minta Pemerintah RI Adopsi Sikap Tegas terhadap Isu Palestina
Ansharulloh menegaskan bahwa AWG dan masyarakat sipil akan terus mengawal isu Palestina, termasuk melalui tekanan politik, edukasi, dan bantuan kemanusiaan.
Akademisi UIN Jakarta: Fatwa Jihad Lawan Israel Berpotensi Menggerakkan Radikalisme
Khamami mengingatkan fatwa jihad justru dapat melahirkan gelombang radikalisme umat Islam di seluruh penjuru dunia karena frustasi terhadap posisi dunia Islam.
AWG Desak Pemerintah Indonesia Tolak Kedatangan Pendukung Zionisme
M. Ansharulloh menyebut bahwa keberadaan individu yang terafiliasi dengan zionisme dapat menyakiti nurani bangsa Indonesia yang selama ini mendukung Palestina.
Soal Bisnis Judi Online, IKA FH UPN VJ Pasang Badan Bela Sufmi Dasco
Yayan Septiadi mengapresiasi Sufmi Dasco yang terus fokus bekerja untuk bangsa dan negara meski tengah diterpa fitnah memiliki keterkaitan dengan judi online.
Pertemuan Prabowo-Megawati, Siaga 98: Merajut Kebersamaan untuk Indonesia
Hasanuddin mengatakan pertemuan ini adalah bukti bahwa Megawati konsisten dengan sikapnya, bahwa tidak ada oposisi di Indonesia dan yang ada adalah kerja sama.
Tuduhan Sufmi Dasco Terlibat Judol Bertujuan Mengganggu Pemerintahan
Koordinator FORSAHMI Basri Dodo menegaskan bahwa tuduhan terhadap Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco tidak berbasis data, fakta, dan informasi yang akurat.
Pengamat: Revisi UU Polri Harus Transparan dan Menguatkan Pengawasan Publik
Syukron mengatakan, rekam jejak Polri di masyarakat, termasuk berbagai kritikan di media sosial, harus menjadi pertimbangan dalam pembahasan revisi UU Polri.
Bela Dasco soal Dugaan Bisnis Judol, Gemira Ingatkan Tempo Berhati-Hati Buat Laporan Jurnalistik
Sekjen Gemira, Sudarto, menyatakan bahwa isu Dasco diduga terlibat bisnis haram judi online (judol) jelas fitnah yang pasti tak terverifikasi kebenarannya.
Soal Kebijakan Tarif Trump, Haidar Alwi: Bukan Bencana, Tapi Filter Strategis
Di tengah gejolak global yang dipicu oleh kebijakan tarif impor Trump, Indonesia justru berada dalam posisi strategis yang harus dimanfaatkan secara maksimal.
Ajudan Kapolri Pukul Wartawan, Iwakum: Pelanggaran Kebebasan Pers
Iwakum mendesak Kapolri untuk mengambil langkah tegas dengan memeriksa dan memberi sanksi terhadap ajudannya yang melakukan kekerasan terhadap wartawan.
Pramono Lepas Kepulangan Santri Gontor, IKPM: Pemprov Jakarta Peduli Ulama dan Pesantren
Ketua IKPM Jakarta Masrur juga mengapresiasi langkah Gubernur Pramono yang memberikan beasiswa secara khusus kepada seorang santri yang bernama Ajwad.
Kisruh Ucapan Hasan Nasbi soal Masak Kepala Babi, Pakar Hukum: Kurang Bijaksana
Tanggapan Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi tentang pengiriman teror ke Tempo dikritik banyak kalangan. Ia berseloroh kepala babi itu dimasak saja.
Demo Tolak RUU TNI Keos, Psikiater: Penolakan Masyarakat Ini Sangat Berdasar
Dokter Mintarsih menerangkan bahwa pemerintah semestinya melihat kembali apa yang keliru dari Revisi UU TNI sehingga menimbulkan penolakan dari masyarakat.
Tolak RUU TNI, Poros Alumni UIN Ciputat: Presiden dan DPR Harus Tunduk
Poros Alumni UIN Ciputat menyerukan bahwa DPR seharusnya mengevaluasi dan mempertanyakan TNI aktif yang masuk ke jajaran eksekutif dan menduduki jabatan sipil.
Ancam Supremasi Sipil dan Mempolitisir Militer, OMS Tegas Tolak RUU TNI
Revisi UU TNI berpotensi mengancam supremasi sipil, mempolitisir militer, serta mengabaikan masalah integritas dan akuntabilitas internal TNI.
Penempatan Militer di 15 K/L, Mahasiswa Hindu Dharma: Kikis Prinsip Supremasi Sipil
Perluasan ini disebut akan mengaburkan ranah sipil dan militer dalam tubuh kementerian dan lembaga. Pasalnya, hal ini akan merusak sistem merit dan karier ASN.
Soal RUU TNI, Siaga 98: Kekhawatiran Kembalinya Dwifungsi ABRI Sangat Berlebihan
Hal ini dikarenakan TNI saat ini sudah terbebas dari pengaruh kekuasaan sebagaimana era sebelum reformasi, yang pada saat itu kekuasaan tidak dibatasi.
Soal Pangkat Instan Seskab Teddy, HMI: Bentuk Nepotisme yang Tidak Bisa Ditoleransi
Menurut HMI, kenaikan pangkat militer instan Seskab Teddy Indra Wijaya menunjukkan betapa buruknya sistem pembinaan karier di dalam institusi pertahanan negara.
Soal Perwira Aktif Isi Jabatan Kementerian dan Lembaga, PB HMI: Reformasi TNI-Polri Hanya Isapan Jempol!
Menurut Maulana Taslam, penunjukan perwira tinggi TNI/Polri sebagai pejabat di K/L jelas tidak tepat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Pangkas Anggaran, Ini Dampaknya pada Sektor Pendidikan dan Pariwisata
Dalam jangka pendek, pemangkasan anggaran berdampak negatif pada sektor pariwisata & akademik. Namun, hal ini dapat dialokasikan ke sektor yang lebih prioritas.
Wacana Reshuffle Kabinet, IPR: Ideal Setelah Enam Bulan, Bukan 100 Hari
Menurut Direktur IPR Iwan Setiawan, reshuffle kabinet idealnya dilakukan setelah enam bulan. Hal ini agar kinerja para menteri dinilai secara objektif.
“Mendukung Keseriusan Prabowo Mengembalikan Peran Koperasi!”
Oleh: Fikri El-AzizKetua Asosiasi Desa Kreatif Indonesia Perkembangan Koperasi di Indonesia telah memberikan dampak sosial ekonomi yang signifikan serta kontribusi