Tanggal dan Hari

Kebijakan Tarif Resiprokal Trump, PKB: Indonesia Bakal Dibanjiri Produk Impor Murah

Chusnunia mengatakan, Indonesia berisiko dibanjiri produk impor murah dari negara-negara yang sedang mengalihkan ekspor akibat kebijakan tarif tinggi AS.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim. (Foto: DPR RI)

PROTIMES.CO – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menyampaikan keprihatinannya atas potensi besar Indonesia menjadi negara yang terkena imbas kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan Amerika Serikat.

Chusnunia mengatakan, Indonesia berisiko dibanjiri produk impor murah dari negara-negara yang sedang mengalihkan ekspor akibat kebijakan tarif tinggi Amerika.

“Efek dari tarif resiprokal Trump masih berlanjut hingga hari ini. Negara-negara besar seperti Tiongkok dan negara Asia lainnya mencari jalur distribusi baru. Indonesia bisa menjadi korban banjir produk impor murah jika pemerintah tidak segera mengoreksi aturan perdagangan kita yang terlalu longgar,” ujar Chusnunia di Jakarta, Rabu (9/4/2025).

Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Perindustrian pada Juli 2024, terungkap bahwa regulasi impor yang terlalu permisif telah memperparah kondisi industri dalam negeri.

Salah satunya adalah Peraturan Menteri Perdagangan No. 8/2024, yang mempermudah masuknya barang dari luar negeri tanpa kontrol ketat terhadap dampaknya terhadap industri nasional.

“Pemerintah harus segera menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menata ulang kebijakan industri dan perdagangan. Ini saatnya momentum krisis global dijadikan peluang untuk melakukan reformasi kebijakan. Aturan yang selama ini membuka keran impor lebar-lebar harus dikaji ulang secara menyeluruh,” tegasnya.

Ketua bidang UMKM dan Ekonomi Kreatif DPP PKB ini juga menyoroti pentingnya koordinasi antar kementerian terkait dalam menangani permasalahan ini.

“Saya berharap Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, dan kementerian lain yang terkait dapat bersinergi untuk merumuskan kebijakan yang proaktif. Jangan sampai regulasi yang ada justru menjadi bumerang bagi perekonomian kita,” pungkasnya.

Pewarta: Khairul

Editor: Khopipah

WhatsApp
Twitter
Facebook
Telegram

Agar Tidak Ketinggalan Informasi Terbaru
Ikuti Berita Kami di Google News, Klik Disini

Scroll to Top

LOGIN