PROTIMES.CO – Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin menyampaikan dukungan penuh terhadap pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang mencurigai adanya pihak, khususnya Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), yang sengaja menunda Plan of Development (POD) proyek migas.
Sekretaris Fraksi Golkar DPR ini mengatakan bahwa langkah tegas Menteri Bahlil untuk mengevaluasi KKKS yang tidak segera menggarap proyek adalah keputusan yang tepat untuk mempercepat produksi migas domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM).
“Kami di Komisi XII sangat mendukung upaya pemerintah untuk mengurangi impor BBM, terutama dari Singapura yang menyumbang lebih dari separuh kebutuhan nasional,” tutur Mukhtarudin saat dihubungi wartawan, Senin (27/5/2025).
Menurut Mukhtarudin, penundaan POD oleh KKKS harus diselidiki secara serius karena ini berpotensi merugikan kepentingan nasional dan menahan kemandirian energi nasional.
Untuk itu, Mukhtarudin berharap Kementerian ESDM memprioritaskan beberapa langkah spesifik terkait percepatan POD proyek migas untuk mengatasi penundaan yang disinyalir Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Salah satunya, kata Mukhtarudin, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap KKKS yang menunda POD tersebut.
Prioritasnya adalah mengidentifikasi alasan teknis, administratif, atau potensi kepentingan tertentu di balik penundaan.
“Termasuk pada sumur-sumur yang tidak produktif. Dari sekitar 40.000 sumur, hanya 20.000 di antaranya aktif,” imbuh Mukhtarudin.
Fraksi Golkar Senayan menekankan pengawasan ketat terhadap KKKS yang tidak mematuhi komitmen POD.
Jika ditemukan indikasi sengaja menunda untuk mempertahankan impor BBM, DPR mendukung penerapan sanksi, termasuk kemungkinan pencabutan izin operasi.
“Karena langkah-langkah ini diprioritaskan untuk memastikan POD dapat mempercepat produksi migas nasional, mendukung kemandirian energi, dan mengurangi ketergantungan pada impor BBM,” pungkas Mukhtarudin.
Pewarta: Khairul
Editor: Khopipah
