PROTIMES.CO – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya pelibatan sektor swasta melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung pembangunan rumah rakyat.
Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Senin (19/5/2025), di tengah keterbatasan anggaran yang dimiliki Kementerian PKP.
“Adanya CSR sektor perumahan itu sangat penting karena anggaran Kementerian PKP juga sangat terbatas. Kami juga ingin melibatkan Komisi V DPR RI dalam penyaluran CSR Perumahan ini,” kata Maruarar.
Ia menilai bahwa kolaborasi dengan pihak swasta menjadi salah satu solusi strategis dalam menjawab kebutuhan perumahan masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah.
Gagasan ini juga mendapat sambutan positif dari Komisi V DPR.
Dalam rapat tersebut, Maruarar juga menyoroti stagnasi implementasi kebijakan hunian berimbang oleh para pengembang. Ia menyebut pentingnya pengaturan yang lebih kuat agar pembangunan hunian untuk semua lapisan masyarakat dapat berjalan seimbang.
“Saat ini hunian berimbang belum jalan,” ujarnya.
Usulan untuk merevisi Undang-Undang Perumahan pun disampaikan, termasuk memperjelas peran pemerintah daerah dan model pembiayaan yang sesuai dengan kondisi saat ini.
Pewarta: Dzakwan
Editor: Khopipah
