PROTIMES.CO – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut truk over dimension over load (ODOL) sebagai biang kerok kecelakaan lalu lintas.
Selain mengancam keselamatan pengguna jalan, truk ODOL juga selama ini telah menimbulkan kerugian negara.
Dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Kemenko Infra pada Selasa (6/5/2025), AHY menegaskan bahwa pemerintah akan menerapkan kebijakan Zero ODOL secara efektif pada tahun 2026 mendatang.
“Kita bisa benar-benar menjalankan kebijakan menuju Zero ODOL,” ujarnya.
Menurut data pemerintah, truk ODOL menyumbang persentase signifikan dalam kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan kerusakan berat pada jalan tol dan jalan nasional.
Akibatnya, negara harus mengeluarkan anggaran sekitar Rp42 triliun per tahun untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak.
AHY juga menyoroti bahwa, selama ini, kebijakan terhadap ODOL sulit ditegakkan karena adanya konflik kepentingan antara keselamatan pengguna jalan dan efisiensi logistik.
“Ini problem kebijakan publik yang harus segera diselesaikan,” ungkapnya.
Pemerintah kini tengah menyiapkan regulasi melalui Perpres yang akan mencakup semua aspek penguatan logistik nasional dan penanganan ODOL. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya tegas, tetapi juga adil dan dapat diterima semua pihak.
AHY mengatakan, akan ada insentif bagi pelaku usaha logistik yang patuh terhadap regulasi baru, serta disinsentif bagi pelanggar.
Hal ini termasuk opsi insentif berupa bantuan biaya operasional maupun skema pembiayaan kendaraan logistik.
Langkah pemerintah ini mendapat dukungan dari berbagai pemangku kepentingan karena dinilai mampu menyelamatkan nyawa pengguna jalan sekaligus memperkuat sistem logistik nasional.
“Zero ODOL bukan hanya soal teknis transportasi, tapi soal keberpihakan terhadap keselamatan dan keadilan,” pungkas AHY.
Pewarta: Dzakwan
Editor: Khopipah
