PROTIMES.CO – Kasus dugaan eksploitasi dan pelanggaran HAM terhadap mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) kembali memunculkan perbedaan tajam antara pengadu dan teradu.
Keterangan kedua pihak yang saling bertolak belakang menghambat pencarian keadilan secara objektif dan menyeluruh.
Dalam laporan Kementerian Hukum dan HAM terbaru, para pengadu menyatakan mereka dipisahkan dari orang tua sejak kecil dengan iming-iming disekolahkan, namun akhirnya justru dieksploitasi untuk tampil sebagai pemain sirkus tanpa upah yang layak.
Mereka juga mengaku mengalami kekerasan fisik, pelecehan seksual, hingga pemaksaan tampil dalam kondisi hamil.
Sebaliknya, pihak OCI menyebut anak-anak tersebut diserahkan secara sukarela oleh orang tua mereka, diberi uang saku dan home schooling, serta membantah seluruh tuduhan kekerasan dan pelecehan.
Bahkan, menurut OCI, perawatan kesehatan telah diberikan saat pemain mengalami cedera.
Perbedaan tajam ini menegaskan perlunya audit atau investigasi independen.
Laporan menyebut bahwa Kementerian HAM tidak memiliki kewenangan pro-justitia untuk memaksa pengumpulan bukti atau dokumen. Akibatnya, pembuktian hanya mengandalkan kesukarelaan pihak teradu.
Audit independen akan sangat penting untuk mengurai kebenaran di balik peristiwa yang telah berlangsung selama beberapa dekade, termasuk peran pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung.
Banyak pihak menyerukan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk menjamin transparansi dan objektivitas proses investigasi.
TGPF dapat merekonstruksi kasus secara forensik dan menggali dokumen-dokumen yang tidak bisa dijangkau lembaga non-penegak hukum.
Dengan temuan yang cukup konsisten antara pengaduan tahun 1997 dan 2025, publik menanti respons serius dari lembaga negara. Kasus ini menuntut keseriusan dalam membedakan kebenaran dari pembelaan.
Pewarta: Dzakwan
Editor: Khopipah
