PROTIMES.CO – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Gerindra, Bahtra Banong, meminta Menteri ATR/BPN untuk menertibkan IUP perusahaan tambang yang menyerobot lahan warga di Konawe Selatan (Konsel).
Hal itu diungkap legislator dapil Sulawesi Tenggara itu dalam rapat kerja (raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan Kementerian ATR/BPN, di ruang K III, Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/04/2025).
“Mumpung ada Pak Menteri di sini, mohon dicek perusahaan tersebut, apakah HGU nya resmi atau tidak. Karena ini sudah meresahkan rakyat di Konawe Selatan. Mereka melakukan pencaplokan atau mengambil alih lahan masyarakat. Kalo memang HGU mereka belum terbit, mohon mereka ditertibkan perusahaan tersebut,” papar Bahtra.
Bahtra secara detail menyebut salah satu perubahan tambang yang cukup meresahkan warga Konawe Selatan untuk segera ditertibkan.
Selain meminta menteri, dia juga meminta Kanwil BPN Sultra untuk segera mengecek kondisi di lapangan.
“Pak Kanwil, ini terkait problem yang ada di Konawe Selatan, ada dua. Saya menerima laporan dan video, yang pertama itu PT MS yang mengambil atau menyerobot lahan masyarakat,” bebernya.
Tidak hanya itu, Bahtra Banong juga meminta Kantah se Provinsi Sultra, Kanwil Sultra, dan Kementerian ATR/BPN untuk segera melakukan monitoring dan evaluasi IUP perusahaan tambang yang ada di Sultra yang ditengarai sering kali menyerobot lahan warga.
“Saya sering kali menerima laporan di Konawe Selatan, banyaknya perusahaan-perusahaan tambang yang punya IUP, tetapi bahkan lahan sekolah pun, rumah warga pun yang masuk dalam IUP mereka. Nah ini kita harus cari solusi dari ATR/BPN. Karena sering kali mereka beralasan bahwa yang dianggap mineral itu kan di bawah tanah, sementara di atasnya tidak dihitung sama mereka,” ungkapnya.
Bahtra berharap semua pihak bisa bersinergi untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pertanahan di Sulawesi Tenggara, termasuk persoalan lahan tambang.
“Tetapi kan fasilitas pemerintah ini seperti sekolah, bagaimana ini problem-problem ini bisa diselesaikan di Sulawesi Tenggara. Dan ini banyak sekali, bukan hanya di Konawe Selatan. Hampir di daerah-daerah yang punya lahan pertambangan, mereka itu IUP nya masuk di kawasan perumahan semua. Jadi mohon ini diteliti dengan baik, supaya ada solusi ke depan, dan bisa diperbaiki,” pungkasnya.
Pewarta: Khairul
Editor: Khopipah
