PROTIMES.CO – Aqsa Working Group (AWG) menyatakan keprihatinan atas kebijakan terbaru Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang memperketat penerbitan visa bagi individu yang mendukung Palestina atau mengkritik kebijakan luar negeri AS dan Israel.
Ketua Presidium AWG, M. Ansharulloh, menilai langkah itu sebagai bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
“Sikap tersebut tidak hanya mencederai prinsip-prinsip demokrasi dan HAM, tetapi juga menunjukkan standar ganda Amerika Serikat dalam memaknai kebebasan berpendapat,” tegas Ansharulloh, Senin (7/4/2025).
Kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio tersebut meminta petugas konsuler untuk menyelidiki aktivitas media sosial para pemohon visa.
Menurut Ansharulloh, ini merupakan bentuk penindasan digital yang tidak dapat dibenarkan dalam sistem demokrasi.
AWG menilai kebijakan tersebut menyasar secara tidak adil para aktivis kemanusiaan dan pendukung kemerdekaan Palestina.
Ansharulloh menyatakan bahwa kebebasan menyuarakan solidaritas atas penderitaan rakyat Palestina harus dilindungi.
“Kami melihat ini sebagai bentuk pembungkaman aspirasi kemanusiaan yang sah,” ungkapnya.
Sebaliknya, Ansharulloh meminta Indonesia mengambil sikap tegas terhadap individu pendukung zionisme. Ia menyerukan penolakan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam propaganda penjajahan Palestina.
“Kami mendesak Pemerintah Indonesia untuk menolak kedatangan zionis Israel dan pihak-pihak yang terlibat dalam agresi serta propaganda penjajahan di Palestina,” katanya.
AWG juga mengajak masyarakat untuk terus menyalurkan dukungan bagi Palestina. Menurut data terbaru dari Gaza, lebih dari seribu warga Palestina tewas sejak pertengahan Maret 2025.
Kondisi kemanusiaan yang terus memburuk, menurut AWG, harus menjadi perhatian komunitas internasional, termasuk Indonesia.
Pewarta: Dzakwan
Editor: Khopipah
