PROTIMES.CO – Menyusul penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025 beberapa waktu lalu, DPP Dewan Industri Event Indonesia (IVENDO) mengimbau agar pemerintah meninjau kembali kebijakan tersebut.
Hal tersebut disampaikan oleh Mulkan Kamaludin, Ketua Umum DPP IVENDO dalam acara “Buka Puasa Bersama Industri Event Nasional 2025” yang bertema “Collaboration for Progress!” di Exhibition Hall Smesco Indonesia, Jumat (20/3/2025).
Dalam acara yang dihadiri oleh 150 undangan dari perwakilan pemerintah (Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekraf, Bank Indonesia, BPS), penyelenggara event, supplier, pelaku pariwisata, akademisi, dan media itu disampaikan laporan hasil Survei Industri Event Nasional 2024-2025 dan Survei Pembatalan Event 2025 yang dilakukan DPP IVENDO bersama 7 asosiasi lainnya, yakni ASPPI, PaSKI, ASITA, HASTANA Indonesia, AELI, KADIN Indonesia, dan APMI.
Berdasarkan data terbaru, di tahun 2024, tercatat 8.777 event tersebar di 34 provinsi dengan total nilai mencapai Rp84,46 triliun, yang menggerakkan 8,8 juta pekerja.
Akan tetapi, sejak penerbitan Inpres No.1/2025 hingga 11 Februari 2025, telah terjadi 638 pembatalan atau penangguhan event di 32 provinsi dengan nilai bisnis yang hilang mencapai Rp429,23 miliar.
Pembatalan terbanyak terjadi pada kegiatan meeting (50,64%), diikuti oleh event incentive (12,82%), dan pelatihan/training (10,90%).
“Data tersebut baru tercatat hingga Februari saja. Kami berharap survei nasional ini dapat semakin melibatkan seluruh ekosistem event di Indonesia sehingga hasilnya dapat dijadikan rekomendasi strategis bagi pengembangan kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif,” ujar Mulkan Kamaludin, Ketua Umum Dewan Industri Event Indonesia (IVENDO).
Menurut Mulkan, data tersebut pasti terus bergerak. Sejumlah DPD IVENDO pun secara paralel melakukan survei cepat secara acak kepada anggota dan pekerja event di daerah masing-masing, seperti halnya yang dilakukan di Bali.
Berdasarkan survei cepat kepada 44 pekerja event di Bali, diketahui ada lebih dari 85% pelaku industri event di Bali mengalami penurunan pendapatan drastis akibat pemangkasan anggaran untuk perjalanan dinas, rapat, dan seminar pemerintahan. Belum ditambah daerah lainnya.
Untuk itu, Mulkan menyampaikan bahwa IVENDO siap dilibatkan dalam proses diskusi mencari solusi.
“Karena event dan MICE itu multiplier effect-nya cukup besar,” tandas Mulkan. (*)
