PROTIMES.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus menggenjot strategi pengelolaan sampah melalui pendekatan berbasis energi terbarukan.
Salah satu langkah nyata terlihat dari kunjungan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (19/3/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Pramono didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, dan Kepala BNPB Suharyanto.
Gubernur Pramono menyebut bahwa salah satu strategi pengelolaan sampah yang diterapkan Pemprov DKI Jakarta adalah Refuse Derived Fuel (RDF). Teknologi ini memproses sampah menjadi bahan bakar alternatif untuk industri semen.
“Saat ini, rata-rata jumlah sampah di Jakarta sekitar 8.000 ton per hari. Dengan proses yang ada, seperti RDF di Bantargebang maupun Rorotan, diharapkan jumlah tersebut bisa turun menjadi 5.000 atau 6.000 ton,” ujarnya.
Fasilitas RDF Plant di TPST Bantargebang memiliki kapasitas pengolahan hingga 2.000 ton per hari.
Hasilnya dijual ke dua industri semen, yaitu PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk dan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk sebagai pengganti batu bara.
Tak hanya di Bantargebang, Pemprov DKI Jakarta juga mengembangkan RDF Plant di Rorotan, Jakarta Utara, yang ditargetkan mulai beroperasi April 2025 dengan kapasitas 2.500 ton sampah per hari.
Gubernur Pramono pun menyoroti pentingnya kejelasan regulasi terkait biaya pengelolaan sampah atau tipping fee. Ia berharap pemerintah pusat segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur soal tipping fee dan insinerator.
“Jika nanti ada penyesuaian harga yang diatur bersama antara pemerintah pusat dan daerah, saya yakin ini bisa menjadi solusi yang sangat baik bagi permasalahan sampah, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di seluruh Indonesia,” kata Pramono.
Pewarta: Dzakwan
Editor: Khopipah
